Konsolidasi Sebagai Bukti Kalau PUK MAPI Tidak Sedang Sekarat

Purwakarta, KPonline – Menuju serikat pekerja atau serikat buruh yang berkualitas, bukanlah suatu hal yang mudah. Selain harus bisa menjaga kekompakan dan kesolidan dalam pergerakan, serikat pekerja atau serikat buruh juga harus mampu memberikan sebuah ide atau gagasan.

Selain itu, serikat pekerja atau serikat buruh juga dituntut untuk mampu mengadakan konsolidasi secara rutin, berkumpul bersama seluruh anggotanya.

Bacaan Lainnya

Karena dari situlah (Berkumpul), segala hal pasti akan terjalin. Baik itu sekedar hanya berbagi informasi ataupun mendekatkan satu sama lain (anggota), dan itu menandakan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh tidak sedang sekarat.

Oleh sebab itu, untuk menjadikan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal (PUK SPAMK-FSPMI) PT. Mitshuba Automotif Part Indonesia (PT. MAPI) sebuah PUK yang berkualitas dibawah naungan FSPMI, mereka mengadakan konsolidasi anggota di Kantor Konsulat Cabang FSPMI Purwakarta, tepatnya di ruang training center pada Minggu, (20/11/2022).

Melalui pesan WhatsApp, Kasma sebagai Ketua PUK SPAMK-FSPMI PT. MAPI mengatakan kepada Media Perdjoeangan bahwa bahasan konsolidasi hari ini yang pertama; adalah membahas perjuangan upah, kedua; bagaimana sistem pengupahan di Indonesia sekarang, ketiga; perjuangan (Gerakan) serikat pekerja atau serikat buruh tidak lagi hanya melalui parlemen jalanan. Tetapi juga melalui kendaraan politik, yaitu Partai Buruh.

Kemudian, yang keempat dalam konsolidasi tersebut, PUK MAPI siap membantu dan menjembatani anggota yang ingin mengembangkan wirausahanya melalui program Go Ekonomi yang saat ini sedang dijalankan oleh Konsulat Cabang FSPMI Purwakarta.

Dikesempatan tersebut, selanjutnya Ketua PUK MAPI pun mengungkapkan di depan peserta (Konsolidasi) yang hadir, “kalau menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sempat dinyatakan Inkonstitusional bersyarat, terdapat lima daerah di Wilayah Jawa Barat yang tidak akan mengalami kenaikan upah di tahun 2023”.

“Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi,” pungkas Kasma.

Selanjutnya, Kasma pun mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh kelas pekerja atau kaum buruh dalam memperjuangkan kenaikan upah 2023 di berbagai daerah di Wilayah Jawa Barat.

“Atas perjuangan kawan-kawan buruh belakangan ini (loby dan demonstrasi), mampu mendorong pemerintah dan dalam hal ini, Ida Fauziah (Menaker) yang meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker No. 18 Tahun 2022 dan tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai mekanisme kenaikan upah minimum 2023,” sambungnya.

Kedepan, Kasma memastikan bahwa PUK SPAMK-FSPMI PT. MAPI selalu siap bergerak, berjuang bersama kaum buruh yang ada di Purwakarta. Baik itu perjuangan upah maupun perjuangan menyukseskan Partai Buruh.

Foto: Heru Haerul Soleh

Pos terkait