Kenapa #2OktoberBuruhBergerak?

Jakarta, KPonline – Terpilihnya Joko Widodo atau sering disebut Jokowi, nampaknya bakal membawa kabar buruk bagi kaum buruh. Pasalnya, pemerintah beserta pengusaha menginginkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 yang kerap ditolak kalangan pekerja kini kembali diunggah.

Pemerintah menganggap pasal itu sudah usang dan perlu diperbarui demi pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif. Tidak hanya itu, bahkan Iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan, ini akan berakibat buruk bagi buruh dan juga rakyat umumnya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri beberapa hari yang lalu pernah menyampaikan relasi perekonomian dunia kini menginginkan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Ia bahkan menyebut aturan ketenagakerjaan saat ini bak ‘kanebo kering’ yang tak hanya memberatkan dunia usaha dan para investor, dan memandang ini tak baik bagi iklim tenaga kerja kita.

Komarudin salah satu perwakilan KC FSPMI Bogor menegaskan terkait Revisi UU No.13/2003 dan dampaknya.

“Rencana revisi UU Nomor 13/2003 Adapun sejumlah poin yang dianggap memberatkan, jika UU itu jadi direvisi, adalah ketentuan pemberian pesangon, upah minimum, hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kontrak yang semuanya diusulkan kalangan pengusaha. Ini akan merugikan kita!! Perusahaan akan dengan mudah memberhentikan kita sampai rela membayar pesangon yang cukup besar demi mengganti PKWTT dengan PKWT dan Pemagangan yang akan menguntungkan mereka dengan upah murah tanpa memikirkan pesangon nantinya. Maka dari itu kita harus siap terjun dalam Aksi Damai 02 Oktober 2019 nanti dan menolak revisi yang merugikan kaum buruh dan rakyat,” tegas Komar dalam konsolidasi di DPP FSPMI siang ini (29/9).

Bagi Buruh posisi saat ini sangat tidak memberikan perlindungan, ditambah lagi rencana pemerintah melakukan revisi pengurangan atas hak pesangon dan pembatasan terhadap hak mogok, itu menunjukkan bahwa rakyat semakin dibodohi.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara fleet. Angka kenaikan yang diusulkan pun cukup besar. Untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri kelas I, kenaikannya mencapai dua kali lipat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan:
“Pasti ada aksi, kalau pemerintah bersikeras menaikan iuran pasti akan ada perlawanan, pertama melalui gerakan, hukum dan politik,” ujar Iqbal.

Iqbal memastikan protes buruh tidak hanya akan berhenti hanya dengan demonstrasi. Sebab kenaikan iuran BPJS Kesehatan jelas akan memberatkan masyarakat, tidak hanya buruh. KSPI/FSPMI meminta pemerintah memikirkan daya beli dan pendapatan masyarakat. Sebab dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka uang masyarakat akan dipotong lebih banyak lagi.

“Dalam bentuk gerakan KSPI dan FSPMI mengajak serikat buruh tanggal 2 Oktober 2019, satu hari setelah pelantikan DPR kami akan aksi besar besaran 150.000 orang di 10 kota industri di 10 provinsi,” sambung Iqbal.

Dalam hasil rapat KSPI dan FSPMI di kantor Dewan Perwakilan Pusat Federasi Seeikat Pekerja Metal Iindonesia (DPP FSPMI), aksi damai terbagi menjadi 2, di tingkat pusat (Jabodetabek) pada:

I) Waktu: Rabu, 2 okt 2019
II) Masa aksi 50.000 peserta terdiri dari :
* DKI = 2.500
* Bogor = 4000
* Depok = 500
* Tangrang Raya = 5000
* Bekasi = 30.000
* Karawang= 3000
* Garda Metal = 5000
III) Rute Aksi:
-> Titik Kumpul di Depan Gedung DPR/MPR RI (09:00)
-> Bergerak menuju istana Presiden RI mulai pukul 14:00 sampai selesai.

Dan tingkat daerah diantaranya:
1. Banten (serang & cilegon)
2. Bandung dan sekitarnya dengan tujuan aksi gedung sate dengan masa aksi :
– Cianjur 100 orang,
– Purwakarta 1.500 orang,
– Bandung Raya 500 orang,
– Subang 100 orang,
– Cirebon 100 orang dan
– Garda Metal 200 orang.
3. Jawa Tengah tujuan aksi Kantor Gubernur Jawa Tengah dengan masa aksi 2000 orang.
4. Jawa Timur tujuan aksi Kantor Gubernur Jawa Timur dengan masa aksi 20.000 orang.
5. Kepulauan Riau, tujuan aksi kantor Walikota Batam dengan masa aksi 4000 orang.
6. Sumatra Utara, tujuan aksi Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan masa aksi 1500 orang.

Adapun isu yang akan dibawa diantaranya;
1.Tolak Revisi UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan. 2.Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan
3. Revisi PP.78/2015 tentang Pengupahan.

Siapkan fisik, mental, tanggal 02 Oktober 2019 kita akan turun di 10 kota-kota Industri dan 10 provinsi di indonesia dan siap menyuarakan hak rakyat dan kaum buruh, hidup buruh. (Arf)