Kenaikan PPN Dinilai Kontra Produktif

Jakarta,KPonline – Pemerintah tengah menyiapkan reformasi besar-besaran di sektor perpajakan. Langkah tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Melalui Kementerian Keuangan sedang menyusun skema kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 15 persen dari saat ini 10 persen pada tahun 2022 mendatang, kebijakan ini dalam rangka upaya reformasi perpajakan.

Terdapat sejumlah perubahan besar soal perpajakan dalam RUU ini. Salah satunya mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat ini pemerintah mematok besaran tarif PPN di angka 10 persen.

Bacaan Lainnya

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai rencana Pemerintah akan menaikkan tarif pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tengah pandemi covid-19 tidaklah produktif.

“Rencananya dinaikkan hingga 15 persen, tapi belum jelas juga. Ada juga wacana PPN tidak merata seperti sekarang, yang jelas ide kenaikan PPN di tengah pandemi ini tidak produktif,” kata Piter di kutip dari Liputan6, Kamis (27/5).

Menurutnya, Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi. Masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19, misalnya seperti kelonggaran pajak.

“Kita masih dalam proses pemulihan ekonomi, dimana diperlukan dorongan termasuk dalam bentuk kelonggaran pajak. Seharusnya justru PPN diturunkan seperti pelonggaran PPnBM kendaraan bermotor dan PPN perumahan,” ujarnya.

Piter berpendapat, kenaikkan PPN bisa dinaikkan jika keadaan perekonomian sudah pulih seutuhnya. Namun sebaliknya, lebih baik untuk saat ini Piter menyarankan agar Pemerintah tidak menaikkan PPN. “Kenaikan PPN hanya bisa dilakukan ketika perekonomian benar benar sudah pulih,” imbuhnya.

Pos terkait