Kapolres dan Disnaker Labuhanbatu, minta Buruh tidak Unjuk Rasa dan Mogok Kerja

  • Whatsapp

Rantauprapat,KPonline – Aksi Unjuk rasa dan mogok kerja Nasional Buruh pada tanggal 06 s/d 08 Oktober 2020, mengakibatkan kegelisahan dan kecemasan Pemerintah dan Kapolres Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, sebagai antisifasinya untuk mencegah aksi dimaksud,pada hari ini Jumat (02/10) dilakukan Rapat Koordinasi antara elemen Organisasi Serikat Buruh, Polres Labuhannatu dan Pemerintah Labuhanbatu yang diwakili oleh Dinas Tenagakerja Labuhanbatu.

Pantauan Wartawan KPonline dilokasi Rapat Koordinasi tampak hadir, DPC.SPSI Labuhanbatu, KC.FSPMI Labuhanbatu,SPBun PTPN III.KRPPT, SPBUN PTPN IV.Meranti Paham., SPM Evan Group., DPC SERBUNDO. Ka Polres Labuhanbatu diwakili oleh Kasat Intelkam karena Kapolres berhalangan hadir dan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diwakili oleh Mediator Dinas Tenagakerja, sebab Kepala Dinas Tenagakerja melaksanakan Dinas di Medan.

Bacaan Lainnya

Materi Rapat, adalah sebagai Tindak lanjut Surat Dari Dinas Tenagakerja Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara No:560/3092/DTK-4/2020 Tgl 01 Oktober 2020 terkait tindak lanjut Rapat Koordinasi antara Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) dengan Menteri Tenagakerja melalui Video Conference (Vicom) pada tanggal 01 Oktober 2020, pukul 10.00 Wib di ruangan vicom Polres Labuhanbatu, sehubungan dengan rencana aksi unjuk rasa dan mogok kerja Nasional Buruh pada tgl 6 s/d 8 Oktober 2020.

Dalam paparannya Tumpak Manik,SH.yang mewali Pemerintah Labuhanbatu menjelaskan,Menaker dan Kapolri meminta kepada seluru Kepala Dinas Tenagakerja dan Kapolres se Indonesia, untuk menyarankan kepada semua unsur Organisasi Serikat Pekerja se Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Labuhanbatu agar tidak melakukan aksi Unjuk Rasa dan Mogok Kerja pada tanggal 06 s/d 08 Oktober 2020, dan meminta agar pengurus Organisasi Serikat Pekerja bisa menenangkan anggotanya di Basis.

Alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan dimaksud karena dampaknya kepada kesehatan disebabkan masih merebaknya Covid-19, serta akan terganggunya stabilitas perekonomian Negara” Jelas Tumpak Manik.

Penjelasan Tumpak Manik kemudian di tanggapi oleh Pengurus Serikat Buruh. Wardin Ketua KC FSPMI Labuhanbatu

“Secara Organisasi dari Pusat hingga Daerah FSPMI Wajib Aksi dan sudah dilakukan pemanasan di beberapa daerah. Di Labuhanbatu beberapa PUK sudah melakukan koordinasi dan sudah ada perwakilan yang dikirim ke Medan. Soal Sanksi bagi FSPMI tidak ada masalah, dan kami tidak takut” Katanya

Banyak Pengusaha di Kabupaten Labuhanbatu yang merumahkan buruh dan melakukan PHK tanpa memberitahukan kepada Dinas Tenagakerja.

“Banyak kasus yang kami laporkan di Polres Labuhanbatu kurang lebih ada 23 Kasus, tetapi proses hukumnya seakan mandek, atau Jalan ditempat kami tidak bisa menjamin tidak ada aksi” Jelas Wardin.

Zainan Nurin Bafaqih dari SPBun PTPN III Kebun Rantauprapat,”
Ketika Serikat Pekerja diam maka sama saja kami ini sebagai penghianat pekerja, dan kami menolak RUU.Omnibus Law Cita kerja” Sebutnya.

Muhamad Marlinus Lahagu dari SPM Evans Group Labuhanbatu’

Kami hadir mewakili rekan- rekan senasib, terkait dengan aksi pada tanggal 06 s/d 08, memang sudah ada undangan kepada kami dari media elektronik untuk menolak RUU.Omnibus Law Ciptaker.

Kami menyetujui himbauan untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja. Perlu kami sampaikan UU.No.13/2003 tentang ketenagakerjaan yang menurut kami sudah bagus,tetapi dalam penerapannya masih banyak pengusaha yang tidak patuh, baik Perusahaan Perkebunan maupun Perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, apalagi dengan disyahkannya RUU Omnibus Law Ciptaker, tentu dampaknya akan membuat Buruh semakin menderita.

Harapan kami dari SPM agar RUU.Omnibus Law segera dibatalkan, dan segera disampaikan ke Pemerintah dan DPR-RI.” Jelasnya.

Hendra Brata Sembiring, Ketua SPBun PTPN III.Kebun Rantauprapat”Kenapa Pemerintah takut dengan aksi.

Jujur kami jelaskan bahwa karyawan PTPN III secara umum dianak tirikan oleh Pemerintah hal ini dapat dilihat pada pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak Covid-19, kami karyawan PTPN III tidak ada menerimanya.

Namanya saja kami ini Pekerja di Perusahaan BUMN, tetapi kami sangat menderita, upah yang kami terima masih jauh dibawah upah Buruh di Perusahaan swasta, kesejahteraan yang katanya sangat baik itu hanya slogan saja.

Kami setuju tidak unjuk rasa kalau memang itu yang terbaik, tetapi kami dengan tegas menolak dan meminta agar RUU.Omnibus Law Ciptaker segera dibatalkan”

Dinegara ini banyak Menteri sebagai pengusaha contohnya Meneg BUMN, wajarlah kalau mereka tidak berpihak kepada Buruh ” Jelas Hendra Brata.

A.Bangun Sekreraris KC. FSPMI Labuhanbatu, menyampaikan pendapatnya”

Kami meminta untuk dijawab dengan jujur, apa sebenarnya tujuan utama RAKOR hari ini, kenapa Pemeritah dan Penegak Hukum begitu cemas dan gelisah terhadap aksi unjuk rasa dan mogok kerja Nasional yang akan dilaksanakan oleh Buruh, bukankah aksi dan mogok kerja tersebut hak normatifnya Buruh yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Kemudian Buruh didalam menjalani kehidupannya tidak pernah membebani negara, karena kesejahteraannya diperolehnya dari produksi yang dihasilkannya,bukan dari APBN atau dari APBD” Bangun memberikan pertanyaan.

Andre Suyetno dari DPC. SPSI Labuhanbatu, Aksi unjuk rasa dan mogok kerja nasional adalah momen yang paling penting bagi semua Buruh, dan merupakan kerugian yang sangat besar bagi Kami kaum Buruh bila tidak ikut serta dalam aksi ini organisasi.

Kenapa aksi didaerah harus dicegah sedangkan dipusat bisa dilaksanakan, ada apa sebenarnya, kami sangat menghargai himbauan ini, akan tetapi kami tidak bisa mencegah atau melarang Buruh bila ada yang melakukan aksi.

Secara pribadi dan organisasi kami meminta agar RUU Omnibus Law dibatalkan” Sebut Andre.

Jamal dari DPC Serbundo Labuhanbatu,memberikan penjelasan” Terkait dengan rencana aksi dan mogok nasional apakah kami ikut melakukan atau tidak, sampai denganhari ini kami tidak bisa memutuskannya, Kami masih menunggu Keputusan dari DPP.” Jelas Jamal.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pengurus Organisasi Serikat Pekerja,Tumpak Manik,SH, Mediator sekaligus mewakili Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memberikan tanggapan”

Kenapa kalau ada rencana Mogok Kerja seakan pemerintah cemas atau alergi.?

Mogok Kerja Nasional secara langsung berdampak kepada terganggunya stabilitas perekonomian, disamping dampak kesehatan karena Covid-19,sekarang ini.

Untuk mencegah tidak terjadi mogok kerja memang merupakan bagian dari tugas kami.

Permohonan kawan-kawan tentang penolakan RUU.Omnibus Law, yang dituangkan dalam Notulen Rapat dan Kesepakatan untuk kemudian dikirimkan ke Pusat segera kami kerjakan” Jelas Tumpak Manik,SH.

Sedangkan AKBP.Deni Kurniawan, S.I.K.SH.Kapolres Labuhanbatu melalui AKP. Hairun Edi Sidauruk ,SH. Kasat Intelkam,memberikan penjelasan ”

Polres Labuhanbatu saat ini memang mewaspadai semua kegiatan kumpul-kumpul masyarakat, tidak hanya sebatas kegiatan aksi unjuk rasa Buruh. sehubungan dengan masih merebaknya pandemi Covid-19, yang hubungannya sangat erat kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Tugas Polisi adalah ,memelihara kamtibmas, penegakan hukum dan melayani masyarakat.

Sikap Kepolisian yang aktif menyikapi aksi unjuk rasa dan mogok kerja, karena ada kaitannya terhadap Potensi Gangguan (PG) Ancaman Gangguan (AG) dan Acaman Nyata terhadap keamanan masyararakat dan keselamatan masyarakat.

Dan saat ini Kepolisian Resort Labuhanbatu, tidak akan menerbitkan izin apapun yang kepentingannya mengumpulkan massa.

Terkait dengan perkara di Unit Tipiter SatRes Krim Polres Labuhanbatu, kami tetap well come untuk berkoordinasi, serta segera membuat jadwal pertemuan antara Pengurus FSPMi dengan Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu” Jelas Kasat Intelkam ini.

Inti dari Rakor ini adalah Wujud nyata ketakutan pemerintah terhadap aksi unjuk rasa dan mogok Nasional (Anto Bangun)

 

Pos terkait