Jakarta, KPonline – Sejauh ini kami telah berupaya dan berusaha untuk menyampaikan dan menjelaskan permasalahan rekrutmen CPNS Tahun 2013 yang terindikasi syarat dengan kecurangan.
Tapi kami disuruh tetap percaya kepada Staff Kemenpan-RB.
Kami hanya rakyat kecil yang tak mampu berbuat banyak.
Akhirnya apa yang terjadi? Kegaduhan dan keributan tentang penyelesaian THK 1 dan THK 2 sampai detik ini juga belum maksimal terselesaikan. Akhirnya pejabat saling menuding, cuci tangan, dan seperti lempar handuk.
Sampai kapan kegaduhan ini akan berakhir?
Benang yang kusut hingga kini belum teruraikan. Masalah satu belum diselesaikan muncul masalah baru yang menimbulkan kegaduhan.
Kecurangan demi kecurangan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat semakin jelas dan nampak tertata rapi, terorganisir, dan tersembunyi.
Akankah kedholiman yang sudah mengakar dan terpateri di benak sanubari para pemangku kebijakan negeri ini akan kita biarkan?
Kini saatnya rakyat berbicara dengan fakta dan realita, serta dengan bukti yang nyata bahwa pengelola Republik ini hanya butuh rakyat saat ada maunya saja.
Sebenarnya siapa biangkerok kekacauan rekrutmen CPNS Tahun 2018?
REKRUTMEN P3K JADI TANGUNGAN DAERAH
Pemerintah Pusat rupanya mau lepas tanggung jawab terhadap penyelesaian honorer. Janji Presiden Jokowi saat Pilpres Tahun 2014 nyata sudah diingkari. Sekarang mau maju lagi. Janji apalagi yang mau disuguhkan kepada rakyat ini?
P3K yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat bukan bentuk penyelesaian masalah. Justru menciptakan sebuah masalah baru. Jadi selama ini protes kami para Honorer hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sungguh sangat ironis dan tragis.
Janji sendiri namun diingkari sendiri. Yang membuat kami para honorer semakin tidak percaya dan sangat kecewa dengan perlakuan seperti ini karena janji-janji yang selalu diingkari.
Sudah terlanjur basah ya mandi sekalian. Apa yang harapkan sebenarnya tidaklah muluk-muluk. Hanya sebuah pengakuan yang berprosedur bukan P3K namun status PNS yang tidak berbelit-belit tanpa dipersulit.
Tak ada harapan bagi Honorer Tua untuk menjadi PNS di rezim ini. Mudah-mudahan Prabowo-Sandi bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kami para Honorer Indonesia untuk diangkat menjadi ASN dan para guru swasta dan yayasan bisa mendapatkan dan memperoleh kesejahteraan kehidupan yang layak.
Insyaallah tekad kami sudah bulat untuk mendukung Capres dan Cawapres yang peduli dengan nasib kami.
Penulis: Riyanto Agung Subekti (Itong) – Pengurus Pusat FHK2-PGRI
