Tidak ada yang salah dengan niat memberi makan bergizi kepada anak-anak Indonesia. Bahkan, jika ditanya apakah anak-anak harus mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, hampir tidak ada orang yang akan menjawab tidak.
Masalahnya bukan pada tujuannya. Masalahnya adalah ketika sebuah program dirancang begitu besar, menyentuh jutaan orang, menghabiskan anggaran yang fantastis, tetapi pengawasannya tidak tumbuh sebesar anggarannya.
Di sinilah publik mulai bertanya: apakah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar sudah dirancang dengan prioritas yang tepat?
Bayangkan ada dua anak.
Yang pertama adalah anak seorang buruh yang baru saja terkena PHK. Uang sekolahnya sering terlambat dibayar. Ia berangkat ke sekolah dengan bekal seadanya. Kadang bahkan tidak membawa uang jajan.
Yang kedua adalah anak dari keluarga yang secara ekonomi sudah sangat mapan. Berangkat sekolah diantar mobil, uang sakunya cukup untuk membeli makanan apa pun yang ia inginkan.
Ketika keduanya menerima manfaat yang sama dari MBG, muncul pertanyaan sederhana: apakah negara sedang membantu yang membutuhkan, atau sekadar membagi rata bantuan kepada semua orang?
Logika pemerataan memang terdengar indah. Namun dalam kondisi anggaran negara yang terbatas, logika prioritas sering kali lebih masuk akal.
Bukankah lebih baik jika sebagian anggaran yang sangat besar itu difokuskan untuk anak-anak dari keluarga miskin, keluarga buruh berupah rendah, petani kecil, nelayan, pekerja informal, dan kelompok rentan lainnya?
Bukankah lebih baik jika sebagian dana itu juga digunakan untuk beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, atau jaminan biaya kuliah bagi anak-anak dari keluarga pekerja?
Karena pada akhirnya, masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh satu piring makan siang.
Masa depan anak juga ditentukan oleh apakah ia bisa terus bersekolah, memiliki akses buku yang baik, mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya kehilangan pekerjaan.
Program yang terlalu besar selalu memiliki risiko yang terlalu besar pula.
Semakin besar anggarannya, semakin panjang rantai distribusinya. Semakin panjang rantai distribusinya, semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kita sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana niat baik berubah menjadi masalah ketika bertemu dengan birokrasi yang rumit dan pengawasan yang lemah. Dugaan korupsi, permainan pengadaan, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga ketidaktepatan sasaran bukanlah hal yang muncul begitu saja. Semua itu adalah konsekuensi yang selalu mengintai program berskala raksasa.
Karena itu, mendukung MBG tidak harus berarti mendukung semua desain pelaksanaannya tanpa kritik.
Justru kritik diperlukan agar program ini tidak kehilangan tujuan awalnya.
Negara perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat terbesar bagi mereka yang paling membutuhkan. Bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar untuk dipamerkan dalam laporan dan konferensi pers.
Publik tentu ingin melihat anak-anak Indonesia tumbuh sehat. Namun publik juga ingin melihat anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Sebab jika tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas generasi masa depan, maka keberanian untuk memprioritaskan yang paling membutuhkan mungkin jauh lebih penting daripada keinginan untuk membagikan semuanya kepada semua orang.
Kadang-kadang, keadilan bukan berarti semua orang mendapat bagian yang sama.
Keadilan adalah memastikan mereka yang paling membutuhkan mendapat perhatian lebih dulu.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com