Mengkritik pemerintah dari luar istana dan memberi masukan langsung kepada presiden adalah dua pekerjaan yang berbeda. Sama-sama penting, tetapi cara kerjanya tidak sama.
Orang yang berada di luar pagar istana punya kebebasan penuh untuk berteriak. Ia bisa menggelar demonstrasi, membuat konferensi pers, menulis kritik pedas di media sosial, bahkan membongkar kesalahan pemerintah tanpa harus memikirkan bagaimana kebijakan itu diperbaiki besok pagi. Tugasnya adalah membunyikan alarm. Mengingatkan bahwa ada masalah yang harus diselesaikan.
Sementara orang yang sudah duduk di ruang rapat bersama presiden tidak selalu bisa bekerja dengan cara yang sama. Bayangkan kalau setiap selesai rapat, isi pembicaraan langsung diumumkan ke media. Bukan nasihat namanya, melainkan pertunjukan.
Memberi masukan langsung kepada presiden sering kali tidak terdengar oleh publik. Tidak ada spanduk. Tidak ada pengeras suara. Tidak ada siaran langsung. Yang ada justru argumen, data, negosiasi, dan kadang-kadang perdebatan yang tidak pernah diketahui orang banyak.
Masalahnya, kita hidup di zaman ketika suara dianggap lebih penting daripada hasil. Orang yang setiap hari mengunggah kritik dianggap lebih berani daripada orang yang diam-diam berhasil mengubah satu keputusan negara. Padahal bisa jadi yang satu hanya menghasilkan ribuan “like”, sementara yang lain menghasilkan kebijakan yang berdampak pada jutaan orang.
Tentu bukan berarti semua orang yang dekat dengan kekuasaan pasti benar. Banyak juga yang setelah masuk lingkaran istana justru kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Yang tadinya singa berubah menjadi kucing rumahan. Yang tadinya mengkritik kebijakan, kemudian sibuk memuji apa pun yang dilakukan pemerintah.
Karena itu ukuran seseorang bukan berada di luar atau di dalam istana.
Ukuran sebenarnya adalah: apakah ia masih menyampaikan kepentingan rakyat?
Kalau berada di luar istana tetapi kritiknya hanya demi panggung politik, manfaatnya juga tidak banyak. Sebaliknya, kalau berada di dalam istana tetapi berani menyampaikan kenyataan yang pahit kepada presiden, perannya bisa jauh lebih strategis.
Namun ada satu pertanyaan yang jarang diajukan.
Kalau semua tokoh kritis ditarik masuk ke istana, lalu siapa yang bertugas di luar istana?
Siapa yang akan berdiri di jalan ketika kebijakan melenceng? Siapa yang akan mengumpulkan keluhan rakyat kecil yang tak pernah masuk ke meja rapat? Siapa yang akan menjadi alarm ketika kekuasaan mulai merasa dirinya selalu benar?
Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan semua orang masuk ke lingkaran kekuasaan. Sebagian memang perlu berada di dalam untuk memengaruhi keputusan. Tetapi sebagian lainnya harus tetap berada di luar untuk mengawasi keputusan itu.
Ibarat sebuah kapal, tidak semua awak bisa berada di ruang kemudi. Harus ada yang berjaga di geladak. Harus ada yang mengawasi ombak. Harus ada yang berteriak ketika melihat karang di depan.
Karena kekuasaan tanpa pengawasan akan mudah terlena. Sebaliknya, kritik tanpa akses terhadap pengambilan keputusan sering kali hanya berakhir menjadi gema yang berulang-ulang.
Maka persoalannya bukan memilih menjadi orang dalam atau orang luar. Persoalannya adalah bagaimana keduanya tetap menjalankan peran masing-masing tanpa saling mencurigai.
Yang di dalam harus tetap berani berkata jujur kepada presiden.
Yang di luar harus tetap berani berkata jujur kepada rakyat.
Sebab tujuan mereka seharusnya sama: memastikan negara berjalan ke arah yang benar.
Dan jangan sampai kita sampai pada keadaan ketika semua orang berlomba-lomba masuk istana, sementara tak ada lagi yang bersedia menjaga pintunya. Karena sejarah berkali-kali mengajarkan, kekuasaan paling berbahaya bukanlah kekuasaan yang kuat, melainkan kekuasaan yang tidak lagi memiliki pengawas
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
