Jamkeswatch Jawa Timur Peringatkan Akibat Sistem Close Payment BPJS Kesehatan

Surabaya, KPonline – BPJS kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk menambal defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menambah jumlah pesertanya untuk mensukseskan Universal Health Coverage (UHC) di 2019 nanti. Salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran tertutup (close payment) bagi pemberi kerja/perusahaan/badan usaha (BU).

Close payment ini adalah sistem pembayaran iuran peserta penerima upah (PPU) yang mana tidak diperkenankannya tunggakan iuran, telat bayar maupun perbedaan penghitungan jumlah dan upah pekerja. Sistem ini bertujuan agar Badan Usaha/Perusahaan tertib dan taat saat pembayaran dan penghitungan premi iurannya.

Bacaan Lainnya

Namun sistem yang diterapkan pasa Februari tahun ini dalam pelaksanaannya berpotensi menyimpan banyak permasalahan dan efek samping.

Tim pemantau jaminan sosial Jamkeswatch Jawa Timur memberikan catatan sebagai berikut :

1. Hilangnya hak jaminan sosial bagi pekerja
– Akibat tidak dibayarnya premi oleh BU adalah di non aktifkannya kartu JKN seluruh pekerja diperusahaan tersebut. Pe-non aktifan ini tanpa pemberitahuan ke pekerja yang bersangkutan dari BU maupun BPJS kesehatan. Pemutusan yang sepihak dan mendadak ini tentu menjadi kendala serius saat pekerja dan keluarganya membutuhkan penanganan kesehatan segera/emergensi. Besar kemungkinan biaya perawatan harus ditanggung sendiri oleh pekerja PPU.

2. BPJS kesehatan fokus iuran bukan penjaminan pesertanya
– Dengan tidak adanya lagi Penyertaan Modal Negara, BPJS Kesehatan ada kehawatiran gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan, sehingga terlalu fokus premi iuran tetapi melupakan perannya sebagai penjamin kesehatan terhadap pesertanya. Diputusnya kepesertaan mengakibatkan BPJS Kesehatan membuka ruang tidak berjalannya UHC 2019 secara optimal, karena peserta PPU yang non aktif menambah jumlah masyarakat yang tidak tercover JKN.

3. Menghukum yang tidak bersalah
– Para pekerja hanya tahu upahnya dipotong untuk membayar premi, masalah telat bayar, menunggak atau tidak sesuainya laporan merupakan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, akibat kesalahan perusahaan namun pekerja PPU turut mendapatkan hukumannya, sungguh tidak adil karena pekerja sudah taat dan tertib dipotong upahnya. Seharusnya yang diputus kepesertaannya itu cukup pemberi kerja dan/atau manajemen yang mengatur perusahaannya.

4. Eksekusi mengambang
– Pekerja dan keluarganya yang di non-aktifkan oleh BPJS kesehatan karena kelalaian perusahaan, diarahkan mengajukan klaim perawatan ke perusahaan sesuai pasal 11 ayat 5, Peraturan Presiden 19/2016 tentang jaminan kesehatan yang sayangnya sanksinya hanya berupa sanksi administratif, pun begitu dengan Peraturan Pemerintah 86/2015. Efektifitas dan eksekusinya diragukan berjalan dengan baik. Pasal itupun sebenarnya berlaku bagi pekerja yang belum didaftarkan, sedangkan pekerja yang telah di non aktifkan akibat sistem close payment posisinya sudah didaftarkan, artinya besar kemungkinan klaim pekerja tidak dibayar oleh perusahaan. Mengacu pada UU 24/2011 tentang BPJS, seharusnya sanksi yang dikenakan kepada BU adalah 8 tahun penjara dan denda 1 Miliar.

5. Pertaruhan nyawa
– Masalah serius lainnya akibat Close Payment adalah saat pekerja/keluarganya membutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat emergensi, tidak adanya solusi cepat yang bisa dilakukan agar ada penjaminan pasti terhadap biaya dan pelayanan kesehatan pekerja PPU (karena tidak memungkinkan berpindah status ke peserta mandiri). Menunggu proses pencairan klaim dari perusahaan atau pengenaan sanksi hanyalah teknis administrasi yang mengulur waktu saja, sedangkan nyawa peserta dipertaruhkan.

6. BPJS kesehatan melempar tanggung jawab ke pihak lain
– Tanggung jawab BPJS adalah menjamin kesehatan pesertanya, namun semenjak non aktifnya kepesertaan maka BPJS melempar tugas dan tanggung jawab jaminan kesehatan pekerja PPU kepada perusahaan. Padahal kenyataannya tidak ada kepastian jaminan bahwa peserta PPU segera ditangani dan dijamin pelayanan/klaim kesehatannya. Adanya sanksi dan denda tentu harus melalui proses dan mekanisme yang tidak sebentar, terutama apabila pekerja dipaksa melalui pengadilan hubungan industrial (PHI).

7. Menambah kasus hukum
– Pekerja yang di non aktifkan kepesertaannya dan di arahkan melakukan klaim atau menunggu pengenaan sanksi ke perusahaan, apabila memang tidak ada kepastian eksekusi dan kejelasan status kepesertaannya tentu saja akan membuka celah munculnya gugatan hukum. Hal ini akan semakin menambah daftar panjang gugatan hukum antara pemberi kerja dan pekerja, yang seringkali dimenangkan oleh pemberi kerja.

8. Kemungkinan gagal bayar klaim dan stagnasi iuran
– Hal yang paling jauh akibat sistem close payment ini adalah turunnya kolektifitas iuran. Terganggunya cash flow berpotensi BPJS kesehatan mengalami defisit yang lebih besar dan rawan gagal bayar klaim ke faskes. Meskipun tujuan kebijakan ini mendisiplinkan badan usaha namun aspek-aspek lain sehingga BU telat bayar, menunggak atau ketidak sesuai laporan tidak diberikan ruang pengecualian dan dipukul rata. Diantara pengecualian itu adalah adanya proses permasalahan hubungan industrial di BU, proses merger atau pergantian owner, penangguhan upah, penutupan dan perpindahan perusahaan.

Koodinator Jamkeswatch Jawa Timur, Jajuli mengatakan, “Hingga hari ini akibat sistem tersebut, di Jawa Timur ada 11 perusahaan dan 900 an pekerja yang teridentifikasi non aktif, ini belum termasuk keluarga pekerja,”

” Ini permasalahan serius yang tidak hanya berhubungan dengan kelangsungan program JKN, namun juga eksistensi pekerja PPU sebagai motor dan salah satu penyumbang terbesar jaminan sosial,” Tegas Jajuli.

Menambahkan keterangan Jajuli, Koordinator Daerah Jamkeswatch Mojokerto, Ipang menyampaikan, ” ini sebuah pembelokan dan pengaburan filosofi dan tujuan jaminan sosial, sungguh tidak berkeadilan. Jangan samakan era BPJS dengan jaman Askes,” Ujarnya mengkritisi.

Catatan yang disampaikan oleh Jamkeswatch Jawa Timur ini, tentu bukan rangkuman global akibat dari sistem close payment, bisa jadi ada potensi akibat lain yang tidak teridentifikasi. Jamkeswatch berharap regulasi ini ada revisi atau minimal solusi dari akibat yang ditimbulkannya.

Oleh : Sopir Ambulance
Relawan Jamkeswatch Jawa Timur

Photo :Jamkeswatch dalam sebuah sosialisasi pentingnya Jaminan Kesehatan

Pos terkait