Bekasi,KPonline – Relawan Jamkeswatch menemukan adanya data penduduk yang tidak sesuai. Pasien yang asli orang Bekasi ini sudah memiliki Kartu Keluarga (KK). Bahkan sudah cukup lama tinggal di kabupaten Bekasi. Anehnya, NIK dalam KK dan KTP tidak terdaftar di Disdukcapil Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, pihak rumah sakit tempat pasien dirawat memberikan waktu selama 3×24 jam kepada keluarga pasien untuk mengurus berkas administrasi penjaminan.
Dibantu relawan Jamkeswatch, keluarga mengurus jaminan kesehatan pasien di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi. Tetapi setelah sampai di BPJS Kesehatan dan mengajukan pendaftaran, jaminan pasien tidak dapat diproses. Alasannya, KK si pasien dan keluarganya tidak terdaftar di Didisduk capil setempat.
“Apa yang akan kami input jika NIK KK-nya tidak terdaftar di Disdukcapil?” Ujar petugas di bagian pendaftaran BPJS Kesehatan.
Kami bertanya balik. Apa solusinya mengatasi permasalahan ini? Mereka menyarankan untuk memperbaiki kartu keluarga pasien ke dinas setempat.
Sedangkan mengurus perbaikan kartu keluarga prosesnya agak rumit. Memakan waktu yang cukup lama. Apalagi keluarga pasien tempat tinggalnya jauh, di ujung Bekasi.
Memang ada oknum (calo) yang bisa membuatkan kartu keluarga hanya sehari jadi. Tetapi dengan tarif biaya yang sudah ditentukan oleh oknum tersebut.
Kami mencoba mengajukan penjaminan dengan jaminan kesehatan daerah ke instansi terkait. Tetapi lagi-lagi dinas setempat tidak bersedia menyetujui pengajuan berkas tersebut hanya karena terkendala oleh NIK KK. Padahal NIK sangat berkaitan dengan penjaminannya.
Lalu siapa yang akan menjamin biaya perawatan si pasien yang memang dari latar belakang keluarga bener-bener tidak mampu? Harusnya dinas atau instansi terkait lainnya datang melihat rumahnya serta keadaan keluarga pasien terlebih dahulu,agar jaminan tersebut bisa dibuatkan.
Ini salah siapa? Ini tugas siapa?
Siapa yang bertanggung jawab kepada masyarakat tidak mampu seperti ini?
Kami hanya sebatas relawan cuman sekedar pengawas jaminan kesehatan nasional. Apakah harus tetap berjibaku dengan permasalahan administrasi kependudukan yang mana tugas dari permasalahan administrasi tersebut adalah menjadi tanggung jawab aparatur pemerintan, dari tingkat desa dan instansi terkait?
Ini permasalah serius bagi aparatur pemerintah setempat. Sekaligus menjadi catatan penting, agar masyarakat miskin dan tidak mampu di Bekasi.
Mereka tinggal di kota yang terkenal dengan APBD tinggi, tetapi belum mampu berbenah dengan carut marutnya masalah kesehatan dan birokrasi kependudukannya.(Fa’i-Jhole)
