Bekasi, KPonline – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur zonasi seharusnya menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah. Namun, dalam praktiknya, jalur zonasi ini telah berubah menjadi ajang bisnis yang merusak tujuan pendidikan.
Informasi yang dihimpun koran perdjoeangan, banyak orang tua yang berusaha memenuhi syarat zonasi dengan cara-cara tidak sehat, seperti memalsukan dokumen kependudukan.
Hal ini tidak hanya merugikan siswa yang benar-benar berhak mendapatkan pendidikan di sekolah yang mereka inginkan, tetapi juga merusak tujuan pendidikan yang seharusnya lebih fokus pada kualitas dan kemampuan siswa.
Jalur zonasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah, kini telah berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Ini merupakan masalah serius yang perlu ditangani oleh pemerintah dan pihak sekolah untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi hak bagi semua siswa, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar.
Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah praktik-praktik tidak sehat ini dan memastikan bahwa jalur zonasi digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi lebih adil dan merata bagi semua siswa. (Yanto)