Purwakarta, KPonline – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purwakarta mencapai 73,83 kategori tinggi (70-79), namun berada di bawah rata-rata IPM Jawa Barat (74,92). Dalam peringkat kabupaten/kota di Jawa Barat, Purwakarta menempati posisi ke-18 dari 27, tertinggal dari daerah perkotaan seperti:
– Kota Bandung: 83,08 (peringkat 1, sangat tinggi).
– Kota Depok: 80,76 (peringkat 2, sangat tinggi).
– Kabupaten Bandung: 77,31 (peringkat 7, tinggi).
– Karawang: 75,24 (peringkat 12, tinggi).
– Subang: 72,59 (peringkat 22, tinggi).
– Cianjur: 71,05 (peringkat 26, tinggi).
Komponen IPM Purwakarta 2024 meliputi:
– Umur Harapan Hidup (UHH): 73,12 tahun.
– Harapan Lama Sekolah (HLS): 12,45 tahun.
– Rata-rata Lama Sekolah (RLS): 8,21 tahun.
– Pengeluaran per Kapita: Rp11,89 juta/tahun.
Meskipun meningkat 0,85% dari 2023 (73,21), Purwakarta menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Disebutkan biaya untuk menaikkan satu poin RLS di Purwakarta mencapai Rp220 juta, lebih tinggi dibandingkan daerah seperti Indramayu, yang hanya membutuhkan Rp23,96 juta per poin RLS. Ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan tersedia, alokasi penggunaannya tidak optimal untuk meningkatkan indikator pendidikan.
Pada Hari Lahir Pancasila 2025, Wahyu Hidayat, pendiri Spirit Binokasih, berharap Jawa Barat dan Purwakarta, di bawah kolaborasi Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dan Bupati Purwakarta Saipul Bahri Binzein, dapat meningkatkan IPM hingga masuk 10 besar di Jawa Barat. Visi ini selaras dengan “Jawa Barat Istimewa” yang menekankan pembangunan inklusif berbasis kemanusiaan dan keadilan. KDM, dengan pengalaman sebagai Bupati Purwakarta (2008-2018), telah memahami dinamika realokasi anggaran sekalipun saat pimpin Purwakarta tidak optimal. Tentunya dapat mengevaluasi dan lakukan yang efisien dan efektif. Kolaborasi dengan Bupati Om Zein, yang memimpin Purwakarta saat ini, diharapkan mempercepat peningkatan IPM melalui fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Wilayah Industri Purwakarta, sebagai kawasan industri dengan kehadiran Indonesia Manufacturing Center (IMC), menghadapi tantangan kesejahteraan buruh. Purwakarta masih cukup bergantung pada industri padat karya untuk penyerapan lapangan kerja sekalipun tengah menghadapi tekanan pasar global yang luar biasa. Tak sedikit perusahaan yang justeru menggunakan tenaga magang atau outsourcing, yang sering kali tidak menjamin upah layak, jaminan sosial, atau pelatihan keterampilan. Hal ini mencerminkan orientasi “yang penting kerja” tanpa memprioritaskan kualitas kesejahteraan. Untuk mengatasi ini, Bupati Om Zein perlu mendorong kebijakan yang selaras dengan visi “Jawa Barat Istimewa”, seperti:
– Regulasi Upah dan Jaminan Sosial: Memastikan perusahaan mematuhi upah minimum kabupaten (UMK) dan menyediakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
– Pelatihan Keterampilan: Buruh berkarakter dan mengembangkan program vokasi berbasis data dan teknologi untuk meningkatkan daya saing buruh.
– Kolaborasi dengan Swasta: Melibatkan sektor swasta untuk mendukung pelatihan dan kesejahteraan pekerja.
Penyelarasan Visi Purwakarta dan Jawa Barat. Visi “Jawa Barat Istimewa” menekankan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Purwakarta, di bawah Bupati Om Zein, dapat menyelaraskan visi ini dengan:
1. Pendidikan: Meningkatkan HLS dan RLS termasuk memperbanyak peserta ujian persamaan.
2. Kesehatan: Memperluas akses layanan kesehatan untuk menaikkan UHH.
3. Kesejahteraan Buruh: Mendorong Perda yang baik serta mendorong perusahaan untuk menyediakan fasilitas pelatihan dan memastikan jaminan sosial, K3, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga magang/outsourcing.
4. Efisiensi Anggaran: Belajar dari pengalaman KDM, realokasi anggaran harus tepat sasaran, menghindari belanja seremonial, dan fokus pada sektor produktif.
Sekali lagi, pada 2024, IPM Purwakarta (74,33) tetap di bawah rata-rata Jawa Barat (74,92), dengan selisih 0,59 poin. Keduanya berada dalam kategori Tinggi, tetapi Purwakarta tertinggal dari daerah urban dan industri seperti Kota Bandung (83,29) atau Kabupaten Bekasi (76,13).
Penyebab Utama: Ketidakefisienan anggaran pendidikan, fokus kebijakan yang kurang menargetkan indikator IPM, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, dan tekanan pertumbuhan penduduk.
Namun ada harapan dengan pencapaian adanya kemajuan misal:
1. Prevalensi stunting di Purwakarta turun signifikan dari 24% (2023) menjadi 14,5% (2024), menunjukkan perbaikan dalam dimensi kesehatan yang mendukung IPM sekaligus potensi perbaikan IPM di masa depan, tetapi diperlukan alokasi anggaran yang lebih efektif.
2. Purwakarta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya pada 2024, mencerminkan tata kelola keuangan yang baik, semoga dapat menunjang efisiensi IPM.
Dengan kolaborasi KDM dan Om Zein, Purwakarta dapat mewujudkan IPM yang lebih baik, kesejahteraan buruh yang terjamin, dan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan yang berkeadilan, menjadikan Purwakarta sebagai model kabupaten industri yang humanis di Jawa Barat.
Purwakarta Istimewa
