Bekasi, KPonline – Deputi Presiden FSPMI Obon Tabroni menyempatkan diri untuk hadir dalam konsolidasi akbar PUK SPAMK FSPMI PT Musashi di Omah Buruh, Cikarang, Bekasi, pada Minggu (24/03/2019). Ia hadir ditemani istri tercinta bunda Uun Marpuah dan pengawal pribadinya Mbah Pujo. Obon Tabroni mengapresiasi anggota PUK Musashi yang mau hadir dalam konsolidasi meskipun dilakukan saat hari Minggu.
Obon Tabroni menyampaikan banyak hal. Kurang lebih satu jam lamanya, ia berbicara dihadapan peserta konsolidasi. Pria yang juga menjadi Caleg DPR RI rekomendasi FSPMI ini sempat menyinggung masalah kenaikan upah di internal PUK Musashi yang belum selesai hingga saat ini.
“Tidak hanya di Musashi, tapi ada puluhan bahkan ribuan perusahaan di daerah lain mengalami hal yang sama. Bekasi, Karawang, Purwakarta, upah sektoralnya saat ini bermasalah. Jika upah sektoral hilang maka tidak ada lagi dasar bagi PUK untuk berunding masalah UMSK, “jelas Obon.
Menurut Obon, hal itu menjadi salah satu ancaman bagi Serikat Pekerja saat ini. Konsep dari pemerintah saat ini jika upah sektoral hilang maka kenaikan upah sektoral dirundingkan sendiri antara Serikat Pekerja dan manajemen di perusahaan masing – masing.
“Penetapan upah di Indonesia saat ini tidak berdasarkan perundingan. Tapi langsung turun dari langit. Hanya berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya tahun ini upah hanya naik 8.03 %. Dalam 3 tahun terakhir tidak pernah upah naik 2 digit, bahkan susah menyentuh angka 9 %. Itu situasi ekonomi yg kita rasakan sama – sama saat ini, “tambahnya.
Selain upah, Obon juga mengingatkan dampak adanya magang, hubungan kerja tidak jelas, dan upah yang diputuskan semaunya. Buruh asing di Bekasi juga menjadi persoalan tersendiri. Urusan mengelas, motong besi, bahkan dikerjakan buruh asing. Padahal orang Cikarang pun sebenarnya bisa mengerjakan hal tersebut, sehingga tidak perlu adanya tenaga kerja asing.
Obon menjelaskan, dalam perjuangan Serikat Pekerja mempunyai 3 cara yang lazim digunakan. Berunding PKB, mediasi hukum, dan mogok kerja. Bahkan dulu dalam beberapa kasus mogok kerja efektif digunakan. Semua hal itu bukan tujuan tapi alat untuk mencapai tujuan.
Obon kembali menceritakan saat aksi menolak PP 78 tanggal 30 Oktober 2015 yang lalu. Saat itu 26 aktivis buruh ditahan dengan tuduhan tidak jelas. Salah satunya Mbah Pujo yang ditahan dengan tuduhan pelecehan seksual yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan aksi menolak PP 78. Ditangkap dulu tuduhan belakangan.
Akhirnya saat ini, mau tidak mau buruh harus berpolitik. Di negara Finlandia politik sudah dilakukan 100 tahun yang lalu. Sejarah mencatat orde baru tidak boleh buruh masuk parlemen. Padahal sebelumnya, saat Orde Lama buruh mempunyai undang – undang yang luar biasa, bahkan PHK harus ijin negara.
Pertanyaannya, bagaimana dengan saat ini? Saat ini menjadi pemimpin itu penting. Salah memilih pemimpin yang menjadi korban adalah buruh dan rakyat. Kalau kita apatis terhadap pemimpin itu salah. Obon Tabroni membandingkan kebijakan presiden RI dari waktu ke waktu. Menurutnya, setiap Presiden mempunyai kebijakan yang positif dan negatif.
“Apa yang diberikan Presiden Jokowi untuk buruh hari ini? “tanya Obon.
“Kita sudah berikan dia kesempatan. Dari semua kebijakan ekonomi pengusaha untung gede. Take amnesty yang menghapus pajak pengusaha. Take holiday juga untuk pengusaha. Karena itulah kita harus kerja keras untuk 5 tahun mendatang, “tegas Obon.
Apa yang disampaikan Obon Tabroni itulah, menjadi dasar kenapa saat ini buruh harus go politik. Politik menjadi sangat penting. Hampir semua kebijakan politik akan berdampak bagi kehidupan buruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Persoalan upah, biaya pendidikan, tarif listrik, harga bbm, dan lain sebagainya menjadi produk politik yang harus diperjuangkan bersama melalui buruh go politik. (Ed)
