Bogor, KPonline – Hari ini 28 Agustus 2018 Jamkeswatch Bogor bersama Aliansi Buruh Bogor FSPMI, FSPASI, SPKEP, SPN dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemerintah melalui dinas kesehatan Kabupaten Bogor untuk memperbaiki pelayanan Kesehatan khususnya untuk peserta BPJS. Aksi ini mendapat dukungan dari perusahaan perusahaan dan masyarakat di lingkungan Cicadas Gunung Putri Wanaherang.
Sepanjang perjalanan menuju dinas kesehatan kabupaten Bogor Heri Irawan sebagai ketua DPD Jamkeswatch Bogor terus menyuarakan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk melakukan sidak ke Klinik, Rumah Sakit Rumah Sakit terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan buruh yang menggunakan kartu BPJS.
Banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan rumah sakit dengan berbagai alasan. Tidak ada kamar kosong, obat yang tidak di coper BPJS, Stock obat di apotik kosong dll. Padahal lanjutnya kami nota bene sebagai buruh tidak pernah telat membayar iuran bpjs tetapi ketika sakit kami masih harus bayar obat, kami juga harus bayar ambulan padahal sesuai undang undang mestinya ambulan gratis.
Karenanya Jamkes Watch Bogor mendesak pada Pemkab Bogor untuk segera menyelesaikan revisi perda no 16 tahun 2010 dan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan ambulan portable seperti AGD di DKI Jakarta yang dapat dipergunakan bagi semua masyarakat secara gratis, baik dari rumah ke RS ataupun dari RS ke RS.
Terkait aksi, ini adalah tuntutan aksi hari ini :
1. Pemkab, Bogor menyediakan AGD Intensive (Ambulan Gawat Darurat) yang dapat dipergunakan secara gratis oleh masyarakat kabupaten bogor.
2. Segera selesaikan revisi perda ambulan Nomor 16 tahun 2010 yang sudah tidak sesuai.
3. Perbaiki Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
4. Pemda Kab Bogor harus segera .melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten bogor, paling lambat 1 desember 2018.
