Haris Azhar: Pemerintah Harus Bersikap Tegas Terhadap Freeport yang Terlantarkan Ribuan Pekerja

mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Hariz Azhar.

Jakarta, KPonline – Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lokataru) mendesak pemerintah, baik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengambil sikap tegas terhadap Freeport yang menelantarkan ribuan pekerjanya. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Lokataru di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Menurut Haris Azhar, pemerintah telah menelantarkan sedikitnya 8 ribu pekerja Freeport. Haris menyebut pemerintah tak serius merespons kasus pemecatan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Saya enggak dapat satu informasi bahwa orang-orang itu (pemerintah pusat) ke lapangan. Pemerintah membiarkan begitu saja, karena enggak ada duitnya nih orang-orang,” kata Haris, seperti dikutip cnnindonesia.com.

Haris menilai jika upaya PHK massal yang diawali furlough ini adalah bagian dari gertak sambal PT Freeport Indonesia atas kebijaksanaan yang dilayangkan oleh Pemerintah, yakni penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan ini adalah upaya mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Ya saya pikir ini adalah gertak sambal yang diajukan kepada pemerintah Indonesia. Bahwa dia bisa melakukan kesewenang-wenangan bagi karyawannya yang menjadi warga Negara Indonesia. Jadi karyawan sebagai alat untuk menunjukkan siapa perusahaan ini. Semua karena penerbitan PP Nomor 1 Tahun 2017,” katanya.

“Ini kayaknya mereka dikorbankan, secara politik ya, ini mereka dikorbankan untuk tawar-menawar dengan pemerintah, antara perubahan kontak karya ke IUPK,” lanjutnya.

Menurut Haris, sampai saat ini nasib sekitar 8 ribu pekerja Freeport tak jelas. Ditambah lagi, perusahaan tambang emas itu telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia para pekerja yang dipecat sejak akhir Februari 2017.

Berbagai macam pelanggaran hak pekerja yang dilakukan Freeport, di antaranya hak mogok, kebebasan berserikat, hak atas perundingan bersama, kebebasan berpendapat, hak tenaga kerja dan jaminan hak atas kesehatan.

“Ada rangkaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak para karyawan atau hak tenaga kerja yang dijamin berbagai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Haris menuding Freeport melakukan klaim sepihak tentang kondisi penurunan pendapatan sehingga harus melakukan pemecatan para pekerjanya, baik karyawan langsung maupun karyawan perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan PT Freeport.

Padahal, kata Haris, setelah pihaknya menelusuri soal klaim Freeport itu, tak ada kerugian signifikan yang dialami perusahaan yang berbasis di AS tersebut. Menurut Haris, yang disampaikan Freeport hanya omong kosong untuk menyerang para pekerjanya.

“Tidak pernah dibuktikan sedikit pun, satu titik pun di atas kertas mana pun tidak pernah ditunjukan pada kami kerugian-kerugiannya,” kata dia.

Selain mendesak pemerintah, Haris menambahkan, pihaknya juga akan menyurati Organisasi Buruh Internasional (ILO) hingga anggota Senat AS untuk meminta dukungan terkait kasus pemecatan yang dilakukan PT Freeport. Tuntutan secara lengkap para pekerja dapat dilihat dalam artikel berjudul 5 Permintaan Kantor Hukum dan HAM Agar Pekerja Freeport Segera Mendapatkan Hak-haknya.

Pos terkait