Kuasai 51% Saham Freeport, Pemerintah Harus Pekerjakan Kembali Buruh yang di PHK

Buruh korban PHK di lingkungan PT Freeport melakukan aksi di Kementerian Ketanagakerjaan. Sumber: trimurti.id

Jakarta, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Karena setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya PT Freeport Indonesia bisa kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Namun demikian, dengan dikuasainya saham mayoritas PT Freeport Indonesia oleh pemerintah, semestinya ada beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan. Jika tidak, sama saja bohong.

Bacaan Lainnya

Saham mayoritas tapi tak memiliki kewenangan.

Terkait dengan hal itu, KSPI menyampaikan beberapa permintaan. Permintaan pertama adalah pekerjakan kembali sekitar 8.100 pekerja PT Freeport Indonesia dan vendornya yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu PT Freeport Indonesia melakukan PHK menyusul aksi mogok yang dilakukan oleh serikat pekerja. Padahal mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja adalah pemogokan yang sah sesuai dengan undang-undang.

“Kami apresiasi langkah pemerintah itu (divestasi 51% saham Freeport). Harapan kami pekerja yang di PHK untuk kembali dipekrejakan,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Menurut Said Iqbal, seharusnya PT Freeport Indonesia tidak masalah jika harus mempekerjakan kembali para pekerja yang di PHK beberapa waktu lalu. Apalagi saat ini pemerintah sudah memiliki saham mayoritas sebesar 51% di PT Freeport Indonesia.

“Waktu itu tidak bisa (kembali kerja) karena Freeport dikuasai asing. Harusnya kalau sekarang milik pemerintah Indonesia ya bisa,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Said Iqbal, pihaknya juga meminta kepada PT. Freeport Indonesia untuk segera membangun smelter sesuai yang tertera dalam perjanjian divestasi. Apalagi dengan rampungnya proses divestasi ini, pemerintah memberikan kepastian operasi kepada perusahaan tersebut.

“Iya, kan sudah dapat kepastian itu. Maka kami mendorong smelter ini benar-benar dibangun, sejak dulu kan alasannya karena belum ada kepastian operasi,” katanya.

“Karena gini, anda tahu kalau smelter di buat kita enggak hanya dapat tembaga tapi ada emas juga lithium, uranium. Bahkan kan anggota kami pengelola smelter Freeepor namanya PT Smelting. Limbahnya bisa 100% (untuk) amoniak pupuk, bisa turun harganya kalau kita ada smelter di Freeport,” jelasnya

Dengan adanya pembangunan smelter yang baru maka akan ada banyak manfaat yang didapatkan oleh Indonesia. Bukan hanya dari sisi bisnis saja, dari sisi lapangan pekerjaan juga bisa banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Pos terkait