Harga Beras Tak Kunjung Turun, KSPI Persiapkan Aksi

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Harga beras tidak juga turun. Bahkan rencana pemerintah untuk tetap mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton juga tetap akan dilakukan. Hal inilah yang disikapi dengan keras oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia dengan melakukan aksi penolakan impor beras dan meminta penurunan harga beras akan dilakukan serentak di 50 kota besar pada tanggal 6 Februari 2018, yang juga bertepatan dengan perayaan HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Jndonesia (FSPMI).

Hal itu disampaikan Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta pada hari Jum`at (19/1/2017).

Bacaan Lainnya

Menurut Said Iqbal, buruh dari Jabodetabek akan melakukan aksi di Istana Negara dengan melibatkan sekitar 20 ribu orang buruh. Aksi juga akan dilakukan di berbagai kota lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Yogjakarta, Aceh, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorotanlo, Manado, Bajarmasin, dsb.

Dalam aksi ini, tuntutan yang akan disampiakan adalah Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat): (1) Turunkan harga beras dan listrik – tolak impor beras, (2) Tolak upah murah – cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, (3) Tolak calon pimpinan daerah busuk di Pilkada 2018.

KSPI dan buruh Indonesia mendukung sikap komisi VI DPR RI yang meminta pemerintah menyetop impor beras. Oleh karena itu, KSPI akan meminta rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VI dan komisi 9 perihal tuntutan tolak impor beras dan menurunkan harga beras.

Disamping itu, KSPI mempertanyakan sikap presiden Joko Widodo yang terkesan membiarkan dan mendiamkan serta tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras ini dengan membiarkan antar menterinya bersilang kata-kata perihal data-data ketersediaan stock beras. Sangat disayangkan, data yang dimiliki oleh Bulog, Kemendag, dan Kementan berbedar-beda tentang ketersediaan beras. Padahal urusan beras adalah urusan perut rakyat, termasuk buruh.

KPSI, kata Said Iqbal, tidak sependapat dengan statement Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan yang menyatakan 500 ribu ton impor beras adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan untuk menjaga stabilitas harga beras.

“Faktanya, sebelum harga beras naik, daya naik beli masyarakat sudah turun. Apakah lagi dengan naiknya harga beras sekarang ini, daya beli masyarakat makin turun. Bahkan dalam hitungan KSPI daya beli buruh turun 20 – 25 persen dengan kebijakan upah murah dan naiknya harga beras seperti saat ini,” kata Said Iqbal.

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, buruh meminta para Menteri stop beretorika yang tujuannya hanya untuk membenarkan impor beras. “Buruh mendesak Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga beras dan stop impor beras,” tegasnya.

Pos terkait