Gubernur Kepri Kalah Lagi di PTUN Medan, UMP 2021 Kepri dan UMK Batam 2021 Dibatalkan

Batam,KPonline – DPW FSPMI Kepri mengapresiasi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang mengabulkan gugatan serikat pekerja mengenai upah minimum kota Batam dan Provinsi tahun 2021 yaitu Surat Keputusan Gubernur Provisi Kepri Nomor 1345 maupun 1362 Tahun 2020.

Ketua DPW FSPMI Kepri Deddy Iskandar juga mengucapkan selamat dan mendukung langkah langkah yang di lakukan oleh DPD FSP LEM SPSI Kepri yang menggugat keputusan Gubernur tentang Upah di Kepri tersebut

Bacaan Lainnya

“ Kami dari FSPMI Kepri mengucapkan selamat dan mendukung apa yang di lakukan oleh kawan kawan FSP LEM SPSI, ini kabar gembira bagi buruh Kepri, Dan kita siap galang kekuatan bersama jika memang situasi dan kondisi memaksakan. “Ungkapnya

Seperti di ketahui alam amar putusan PTUN Medan nomor perkara 1/G/2021/PTUN dan TPI dengan nomor perkara 141/B/2021/PT.TUN.MDN PTUN Medan menguatkan hasil keputusan dari (PTUN) Tanjungpinang.

Sebelumnya pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang mengabulkan gugatan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (FSP LEM) tentang Upah Minimum Kota Batam dan Upah Minimum Provinsi tahun 2021 SK Gubernur Provisi Kepulauan Riau Nomor 1345 maupun 1362 Tahun 2020.

Serikat pekerja menggugat Putusan Gubernur Kepri Nomor 1345 dan 1362 yang menyatakan tidak ada kenaikan sama sekali dalam UMP maupun kenaikan 0.5 % dalam UMK Batam.

Dalam putusannya, PTUN Tanjungpinang mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Dalam Putusan tersebut, PTUN juga membatalkan putusan gubernur Kepri bernomor 1345 tahun 2020.

PTUN memerintahkan Tergugat (Gubernur) untuk menerbitkan keputusan tentang Upah Minimun Provinsi Kepri dan Upah Minimum Kota Batam berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Sebelumnya Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum mengatakan, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 sebesar 0,5 persen diambil berdasarkan angka psikologis.

Keputusan itu diambil dengan pertimbangan  pihak pengusaha mengusulan kenaikan UMK 0 persen atau tidak ada kenaikan, sedangkan dari pihak buruh mengusulkan kenaikan sebesar 3,2 persen.

“Terus terang saja saya mengambil jalan tengah, ketika Dewan Pengupahan tidak mampu mengambil keputusan,” ujar Syamsul

Menurut dia, kenaikan UMK 2021 sebesar 0,5 persen atau setara Rp 20.050 untuk pekerja di Kota Batam sudah sesuai dengan konsolidasi antara dirinya dengan pihak-pihak di Pemkot Batam.

Padahal Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh kota Batam meminta kepada kepada Pjs Gubernur Kepri agar menetapkan UMK Batam tahun 2021 sesuai aturan yang berlaku yaitu menggunakan PP78 tahun 2015 tentang pengupahan atau naik sebesar 3,27% yaitu Rp135.060,-.

“Kami meminta Pjs Gubernur berlaku adil, yang kami minta adalah aturan ditegakkan. Apabila Pjs Gubernur tidak mendengarkan apa yang kami suarakan, setelah SK dikeluarkan kami akan melakukan pergerakan.” Kata Alfitoni ketua KC FSPMI Batam waktu itu

Pos terkait