Medan,KPonline, – Praktik gratifikasi berkedok Koordinasi adalah modus penyimpangan yang dibungkus dengan prosedur formal, dimana suap atau pemerasan dilegalkan sebagai biaya operasional perusahaan dan menjadi beban langsung biaya produksi.
Gratifikasi merupakan satu pos biaya yang hampir tidak pernah tercantum secara jujur dalam laporan publik perusahaan, tetapi hampir semua orang di dunia usaha mengenalnya.
Namanya terdengar sopan: “biaya koordinasi.” Padahal, dalam banyak kasus, istilah itu hanyalah eufemisme untuk praktik gratifikasi yang dibungkus prosedur administratif agar tampak legal.
Praktik ini bekerja dengan cara sederhana namun sistematis. Uang yang seharusnya tidak pernah keluar dari kas perusahaan justru dicatat sebagai biaya operasional, lalu dibebankan ke dalam biaya produksi. Akibatnya, sesuatu yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai penyimpangan seolah berubah menjadi komponen biaya yang sah dalam menjalankan usaha.
Ironisnya, praktik ini bukan lagi sekadar isu yang beredar dari mulut ke mulut. Di berbagai sektor usaha, “biaya koordinasi” sering dipandang sebagai kewajiban rutin yang harus disiapkan setiap bulan kepada berbagai pihak yang memiliki kewenangan, mulai dari aparat penegak hukum hingga oknum di lembaga atau instansi tertentu.
Benar atau tidaknya praktik ini terjadi pada setiap perusahaan tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta dan hukum.
Tetapi persepsi bahwa biaya semacam ini merupakan “ongkos agar usaha tetap berjalan” menunjukkan persoalan tata kelola yang serius. dan yang paling dirugikan bukan hanya perusahaan, akan tetapi secara langsung adalah buruh, sebab selain beban target kerja yang baik juga akan berpengaruh kepada nilai bonus tahunan.
Semua pengeluaran yang dibungkus dengan biaya koordinasi tersebut masuk kepada unsur Harga Pokok Produksi (HPP).
Artinya, setiap rupiah yang keluar atas nama “koordinasi” ikut menjadi beban biaya produksi. Semakin besar biaya yang tidak produktif, semakin tinggi HPP perusahaan, dan semakin bertambah beban buruh.
Dengan kata lain, di atas pundak buruh bukan hanya bertumpu biaya produksi yang sah, tetapi juga biaya-biaya yang diduga lahir dari praktik yang menyimpang. Keringat buruh bukan hanya menghasilkan keuntungan perusahaan, tetapi juga untuk menanggung beban biaya yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi.
Yang lebih memprihatinkan lagi, biaya koordinasi ini sering diperlakukan sebagai pembayaran wajib bulanan yang tidak mengenal kondisi perusahaan. Saat perusahaan untung, biaya itu tetap berjalan. Saat perusahaan merugi, biaya itu juga tetap diminta.
Dalam praktik yang diduga menyimpang, jika pembayaran terhenti, muncul kekhawatiran terhadap gangguan operasional atau meningkatnya tekanan melalui pemanfaatan celah-celah administratif maupun hukum.
Dampaknya tidak berhenti pada membengkaknya HPP , dalam jangka panjang, praktik ini dapat menggerus daya saing perusahaan, menghambat investasi, mengurangi kemampuan perusahaan meningkatkan kesejahteraan buruh, bahkan mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri.
Yang lebih berbahaya adalah rusaknya integritas penegakan hukum. Ketika hubungan antara oknum pengusaha dan oknum aparat berubah menjadi hubungan transaksional, kepercayaan terhadap hukum ikut terkikis. Buruh yang mencari keadilan dapat kehilangan keyakinan bahwa hak-haknya akan diperiksa secara objektif apabila terdapat konflik kepentingan.
Masalah utamanya praktik gratifikasi berkedok koordinasi ini sangat sulit dibuktikan. Ia jarang meninggalkan jejak yang terang. Pembuktiannya memerlukan alat bukti yang sah menurut hukum, dan dalam perkara pidana korupsi dapat melibatkan mekanisme penyelidikan, penyidikan, maupun operasi tangkap tangan (OTT)
Sebuah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh semua buruh, Bisakah buruh membuktikan kejahatan ini ?
Jawabannya, tentu bisa, melalui peran serta Serikat Buruh
FUNGSI SOSIAL KONTROL SERIKAT BURUH
Serikat buruh, dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) utama perusahaan, memiliki fungsi strategis sebagai mitra sekaligus kontrol sosial terhadap tata kelola perusahaan. Peran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa serikat buruh berkewajiban “ikut memajukan perusahaan.”
Berlandaskan ketentuan tersebut, kewajiban memajukan perusahaan tidak dapat dimaknai sebatas meningkatkan produktivitas kerja, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk menjaga perusahaan dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan, mencederai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta membuka ruang terjadinya penyimpangan, korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang.
Apabila terdapat indikasi penggunaan dana perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak efisien, atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka serikat buruh tidak hanya berhak, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban organisasi untuk melakukan pengawasan, menyampaikan kritik secara konstruktif, serta melaporkan temuan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Sikap kritis tersebut bukanlah bentuk permusuhan terhadap perusahaan, melainkan manifestasi nyata dari komitmen serikat buruh dalam menjaga integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keberlangsungan perusahaan demi melindungi kepentingan seluruh buruh dan seluruh pemegang saham.
Serikat buruh yang diam terhadap dugaan penyimpangan bukan sedang menjaga perusahaan, melainkan berpotensi membiarkan kerugian perusahaan terus berlangsung.
Untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik “gratifikasi berkedok koordinasi”, serikat buruh dapat melakukan investigasi secara independen melalui evaluasi dan analisis terhadap realisasi Harga Pokok Produksi (HPP) setiap bulan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menelusuri apakah terdapat pos-pos biaya yang disamarkan sebagai biaya koordinasi menjadi biaya operasional, atau nomenklatur lain yang sesungguhnya merupakan bentuk gratifikasi, suap, atau pungutan yang dibebankan ke dalam biaya produksi.
Apabila dari hasil investigasi, evaluasi, dan analisis tersebut ditemukan fakta, bukti, atau indikasi kuat adanya praktik gratifikasi berkedok koordinasi, maka serikat buruh berhak meminta klarifikasi resmi kepada manajemen perusahaan.
Jika klarifikasi tidak menejemen tiadak mampu menjelaskan atau justru menguatkan dugaan adanya penyimpangan, serikat buruh dapat menyampaikan temuan tersebut kepada dewan pemegang saham, dewan komisaris, serta melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gratifikasi yang disamarkan sebagai biaya koordinasi bukan sekadar persoalan administrasi perusahaan. Jika terbukti, praktik tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan tata kelola perusahaan yang berpotensi merugikan perusahaan, pemegang saham, buruh, dan negara.
Pengawasan terhadap HPP bukan hanya menjadi instrumen pengendalian biaya, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan.
Pengawasan yang dilakukan oleh serikat buruh bukan merupakan tindakan memusuhi perusahaan, melainkan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan usaha dan perlindungan hak-hak buruh.
TRANSPARANSI MANAJEMEN, SYARAT TERCIPTANYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN BERKEADILAN.
Transparansi manajemen merupakan syarat mutlak untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan antara perusahaan dengan buruh. Tanpa keterbukaan, kepercayaan akan terkikis, ruang dialog menyempit, dan potensi konflik akan semakin besar.
Keterbukaan informasi mengenai kebijakan perusahaan, kondisi keuangan yang relevan, target usaha, serta komponen biaya produksi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang sehat.
Transparansi manajemen memungkinkan para pihak memahami kondisi perusahaan secara objektif, mencegah kesalahpahaman, memperkuat keadilan distributif, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada perbaikan bersama.
Tidak ada alasan bagi manajemen untuk menutup informasi yang secara normatif dan sesuai mekanisme berhubungan dengan kepentingan hubungan industrial kepada serikat buruh.
Keterbukaan tersebut bukanlah bentuk kelemahan perusahaan, melainkan wujud akuntabilitas dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Dalam kerangka hubungan industrial yang demokratis, serikat buruh memiliki hak untuk melakukan kajian terhadap efisiensi perusahaan, meminta penjelasan atas pos-pos biaya yang dinilai tidak wajar melalui mekanisme yang berlaku, serta menyampaikan dugaan adanya penyimpangan kepada instansi atau aparat yang berwenang apabila didukung oleh fakta dan bukti yang memadai.
Langkah ini bukan merupakan tindakan permusuhan terhadap perusahaan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan sosial untuk menjaga akuntabilitas, mencegah praktik yang merugikan perusahaan maupun pekerja, serta memastikan bahwa setiap biaya yang dibebankan benar-benar digunakan demi kepentingan operasional perusahaan, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.
PERUSAHAAN YANG BERSIH TIDAK PERLU TAKUT DENGAN TRANSPARANSI
Perusahaan yang dikelola secara bersih tidak pernah memiliki alasan untuk takut pada transparansi. Sebab transparansi bukan ancaman, melainkan bukti bahwa tata kelola dijalankan dengan jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Yang seharusnya merasa gelisah adalah mereka yang menjadikan istilah “koordinasi” sebagai topeng untuk menyamarkan gratifikasi, suap, pemerasan, atau berbagai praktik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika biaya suap disisipkan ke dalam laporan keuangan dengan label biaya koordinasi, biaya operasional, dan menjadi beban biaya produksi, sesungguhnya yang sedang diproduksi bukan hanya barang atau jasa.Tetapi yang sedang diproduksi adalah budaya korupsi yang dilegalkan melalui administrasi.
Akibatnya, biaya korupsi berubah menjadi beban perusahaan, efisiensi dikorbankan, daya saing melemah, dan kesejahteraan buruh ikut tergerus bahkan yang lebih serius perusahaan bisa tutup.
Buruh adalah sebagai pihak pertama yang menanggung dampaknya melalui upah yang ditekan, hak yang dipangkas, dan kesejahteraan yang tertunda. Sementara itu, segelintir pihak menikmati keuntungan dari praktik yang merusak integritas perusahaan.
Transparansi manajemen bukanlah musuh perusahaan, tetapi musuh bagi mereka yang selama ini hidup nyaman di balik kabut “koordinasi” dan menikmati keuntungan dari biaya yang seharusnya tidak pernah ada.
Perusahaan yang benar-benar bersih akan membuka data, bukan menutupinya; siap diaudit, bukan alergi diperiksa,dan membangun kepercayaan melalui keterbukaan, bukan melalui pembungkaman.
Pertanyaan yang paling medasar “Mampukah Pengurus Serikat Buruh melakukan hal ini?”
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com