Jakarta, KPonline — Buruh tidak boleh hanya kuat ketika turun ke jalan, tetapi lemah ketika kebijakan diputuskan di ruang-ruang politik. Pesan itulah yang mengemuka dalam rapat Gerakan Sosial Politik (GASPOL) FSPMI yang digelar di Kantor DPP FSPMI lantai 3, Selasa (8/9/2026).
Rapat dipimpin Direktur GASPOL FSPMI Tri Widyanto dan dibuka Sekretaris Jenderal FSPMI Sabilar Rosad. Sejumlah perwakilan Serikat Pekerja Anggota (SPA) FSPMI turut hadir dalam agenda konsolidasi tersebut.
Rapat ini bukan sekadar agenda rutin organisasi. Ada persoalan yang jauh lebih besar yang sedang dihadapi gerakan buruh: bagaimana mengubah kekuatan massa menjadi kekuatan tawar yang nyata dalam menentukan arah kebijakan negara.
Amanat Kongres FSPMI menjadi pijakan. Perjuangan tidak cukup hanya mengandalkan aksi. FSPMI menempatkan lobi, aksi, dan kekuatan politik sebagai bagian dari konsep perjuangan yang harus berjalan beriringan.
Sebab realitas politik hari ini sederhana : nasib buruh banyak ditentukan oleh keputusan politik.
Upah, jaminan sosial, hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, hingga berbagai regulasi ketenagakerjaan diputuskan melalui proses politik. Jika buruh hanya hadir ketika kebijakan sudah diketok, maka ruang perjuangan menjadi jauh lebih sempit.
Karena itu, GASPOL FSPMI didorong menjadi salah satu instrumen organisasi untuk membangun kesadaran dan kekuatan politik kelas pekerja.
Buruh harus berhenti menjadi sekadar objek politik. Buruh harus menjadi subjek yang mampu menentukan.
Namun di sinilah tantangannya.
Politik buruh tidak boleh berhenti pada mobilisasi suara saat pemilu. Pendidikan politik harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Anggota harus memahami bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang mengambil keputusan, kepentingan siapa yang bekerja di balik sebuah kebijakan, serta bagaimana kekuatan pekerja dapat digunakan untuk memengaruhi keputusan tersebut.
Begitu pula dengan keterwakilan politik.
Mendorong calon legislatif dari unsur buruh bukan tujuan akhir. Kursi politik hanyalah alat. Yang harus diuji adalah keberanian dan konsistensi memperjuangkan kepentingan pekerja setelah memperoleh mandat.
Sebab buruh tidak membutuhkan sekadar orang yang mengaku berasal dari buruh.
Buruh membutuhkan wakil yang tetap berpihak ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan dan modal.
Di titik ini, GASPOL FSPMI menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Konsolidasi politik harus mampu menjawab pertanyaan paling mendasar: bagaimana membangun kekuatan politik yang benar-benar lahir dari basis pekerja, memiliki garis perjuangan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.
Konsep lobi–aksi–politik harus ditempatkan sebagai satu kesatuan.
Lobi tanpa kekuatan massa mudah diabaikan.
Aksi tanpa strategi politik mudah berhenti sebagai tekanan sesaat. Politik tanpa kontrol massa berpotensi kehilangan arah perjuangan.
Karena itu, ketiganya harus saling menguatkan.
Ketika pintu dialog terbuka, lobi harus bekerja. Ketika kepentingan pekerja diabaikan, aksi harus menjadi alat tekanan. Dan ketika kebijakan negara ditentukan melalui mekanisme politik, buruh harus memiliki kekuatan politik untuk ikut menentukan arah keputusan.
Inilah medan perjuangan baru yang harus dihadapi gerakan buruh.
Jalanan tetap penting. Meja perundingan tetap diperlukan. Tetapi ruang politik tidak boleh dikosongkan.
Rapat GASPOL FSPMI pada Selasa (8/9/2026) menjadi bagian dari konsolidasi untuk memperkuat agenda tersebut.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah buruh mau berpolitik atau tidak.
Buruh sudah dipengaruhi politik setiap hari.
Pertanyaannya adalah apakah buruh hanya akan menjadi sasaran kebijakan politik, atau mulai membangun kekuatan untuk ikut menentukan siapa yang membuat kebijakan dan untuk kepentingan siapa kebijakan itu dibuat?
GASPOL FSPMI dituntut menjawab pertanyaan tersebut bukan dengan slogan, tetapi dengan kerja organisasi, pendidikan politik, konsolidasi basis, kajian kebijakan, dan keberanian mengambil posisi.
Karena perjuangan buruh tidak boleh hanya keras ketika berteriak di jalan. Perjuangan harus memiliki daya tekan di meja lobi dan memiliki kekuatan di ruang politik.