Jakarta, KPonline — Gerakan Sosial Politik (GASPOL) FSPMI menggelar rapat konsolidasi di Kantor DPP FSPMI lantai 3, Selasa (8/9/2026). Rapat tersebut dipimpin Direktur GASPOL FSPMI, Tri Widyanto, dan dibuka oleh Sekretaris Jenderal FSPMI, Sabilar Rosad. Pertemuan turut dihadiri perwakilan dari sejumlah Serikat Pekerja Anggota (SPA) FSPMI.
Rapat menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat arah perjuangan sosial-politik kaum pekerja. Pembahasan mengacu pada amanat Kongres FSPMI yang menegaskan bahwa perjuangan organisasi tidak cukup hanya mengandalkan tekanan massa, tetapi perlu dilakukan melalui kombinasi lobi, aksi, dan kekuatan politik.
Konsep tersebut menjadi penting karena berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut ketenagakerjaan, upah, jaminan sosial, hubungan industrial, hingga kesejahteraan masyarakat tidak lahir dalam ruang hampa. Kebijakan tersebut merupakan produk keputusan politik. Karena itu, pekerja dituntut tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Dalam kerangka tersebut, GASPOL FSPMI diposisikan sebagai salah satu pilar organisasi FSPMI yang bergerak di bidang sosial dan politik. Kehadirannya diarahkan untuk membangun kesadaran politik anggota, memberikan pendidikan dan pelatihan politik, serta melakukan kajian terhadap kebijakan publik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan pekerja dan masyarakat.
Perjuangan tidak boleh berhenti di jalanan.
Aksi tetap menjadi instrumen penting ketika kepentingan pekerja berhadapan dengan kebijakan yang tidak berpihak. Namun aksi tanpa strategi politik berisiko hanya menghasilkan tekanan sesaat. Sebaliknya, lobi tanpa kekuatan massa juga berpotensi kehilangan daya tawar.
Karena itu, konsep lobi–aksi–politik menjadi satu rangkaian perjuangan yang saling melengkapi.
Lobi digunakan untuk membangun komunikasi dan membuka ruang negosiasi. Aksi menjadi alat konsolidasi dan tekanan ketika jalur dialog tidak menghasilkan perubahan. Sementara kekuatan politik dibangun agar kepentingan kelas pekerja dapat masuk dan diperjuangkan di ruang-ruang pengambilan kebijakan.
Di sinilah tantangan terbesar GASPOL FSPMI.
Pendidikan politik tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar mobilisasi menjelang pemilu. Kesadaran politik harus dibangun secara terus-menerus agar anggota memahami siapa yang membuat kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut dibuat, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta bagaimana buruh dapat menggunakan kekuatan politiknya secara terorganisir.
GASPOL juga memiliki peran strategis dalam mengawal dan mendorong keterwakilan politik dari kalangan pekerja. Kehadiran perwakilan buruh di lembaga legislatif harus dipandang bukan sekadar persoalan memenangkan kursi, tetapi sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan pekerja.
Artinya, ukuran keberhasilan perjuangan politik buruh bukan hanya berapa banyak suara yang diperoleh dalam pemilu atau berapa banyak kader yang masuk ke lembaga politik. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kekuatan tersebut mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata bagi pekerja dan masyarakat.
Rapat GASPOL FSPMI pada Selasa (8/9/2026) dengan demikian bukan sekadar agenda organisasi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi dan memperjelas posisi perjuangan sosial-politik FSPMI di tengah dinamika kebijakan nasional.
Pesannya tegas: kelas pekerja harus memiliki kekuatan di tiga medan sekaligus—meja perundingan, jalanan, dan ruang politik.
Lobi tanpa keberanian untuk bergerak akan kehilangan daya tekan. Aksi tanpa agenda politik dapat kehilangan arah. Sementara politik tanpa kontrol dan keterlibatan basis massa berisiko menjauh dari kepentingan pekerja.
Karena itu, GASPOL FSPMI dituntut memastikan politik benar-benar menjadi alat perjuangan kelas pekerja, bukan sekadar kendaraan kepentingan politik sesaat.
Lobi, aksi, dan kekuatan politik harus berjalan dalam satu garis perjuangan: memperkuat posisi tawar pekerja dan memastikan suara buruh benar-benar diperhitungkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com