Makassar, KPonline – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Sulawesi Selatan mendesak pemerintah daerah untuk menjalankan proses rekrutmen anggota Dewan Pengupahan secara transparan dan akuntabel. Desakan ini muncul menyusul kabar bahwa proses penunjukan anggota dewan diduga dilakukan secara tertutup serta dinilai tidak melibatkan unsur pekerja secara proporsional.
Kamaruddin, salah satu pengurus DPW FSPMI Sulawesi Selatan yang juga merupakan putra daerah Kabupaten Pangkep, menilai bahwa Dewan Pengupahan adalah forum strategis yang seharusnya melibatkan perwakilan buruh secara adil dan sah.
“Dewan Pengupahan memiliki peran vital dalam merumuskan kebijakan pengupahan dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja, khususnya di tingkat kabupaten. Kami tidak ingin dewan ini hanya diisi oleh orang-orang yang tidak memahami kondisi riil buruh di lapangan. Harus ada keterwakilan sah dari kalangan buruh, bukan sekadar formalitas atau simbolik,” tegas Kamaruddin, Jumat (21/6/2025).
DPW FSPMI Sulsel berharap agar pemerintah daerah segera mengevaluasi proses rekrutmen yang telah dilakukan dan melibatkan serikat pekerja secara aktif dalam setiap tahapan seleksi keanggotaan Dewan Pengupahan.
Penulis: Kamaruddin
Dokumentasi: Abdillah
