FSPMI Bandung Raya Turut Serta Aksi Di Depan Istana Negara

Bandung, KPonline – Dalam rangka melaksanakan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI), para pengurus dan anggota FSPMI Bandung Raya turut serta mengikuti aksi unjuk rasa yang rencananya akan di gelar di depan halaman Istana Negara Republik Indonesia (Jakarta), aksi berlangsung pada Hari Rabu (12/10/22).

Dalam agenda aksi hari ini para anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Partai Buruh meminta 6 tuntutan kepada pemerintah pusat, diantaranya Turunkan harga BBM, tolak Omnibus law, naikan upah tahun 2023 sebesar 13 persen, tolak PHK di tengah Resesi Global, percepat reforma agraria, sahkan RUU PRT.

Bacaan Lainnya

Nampak hadir dalam giat tersebut para pimpinan FSPMI dari Bandung Raya, antara lain Dede Rahmat selaku ketua PC SPL FSPMI Kabupaten Bandung Barat sekaligus sebagai Sekretaris DPW FSPMI Jawa Barat, Juhaeri sebagai ketua PC SPAI FSPMI Bandung Raya, Asep Supriatna ketua PC SPL FSPMI Bandung Raya, Yayan Mulyana selaku Pangkoorda Garda Metal FSPMI Bandung Raya, dan para Pengurus Unit Kerja FSPMI Bandung Raya beserta anggota dari Kota Cimahi, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Aksi kali ini merupakan inisiasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh yang akan mendesak pemerintah pusat agar tuntutan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi dapat di turunkan kembali. Aksi ini pun sejalan dengan tuntutan para buruh dimana UU Cipta Kerja menjadi hal yang menakutkan bagi kaum buruh, maka para buruh menolak dengan tegas regulasi tersebut.

Adapun tuntutan dari Partai Buruh adalah terkait reformasi agraria yang berindikasi menyengsarakan kaum miskin, terutama para petani dan nelayan. Selain itu para buruh juga berpendapat bahwa resesi global yang akan berdampak terhadap PHK masal itu akan menjadi alasan para pengusaha untuk mem-PHK para karyawan dengan alasan efesiensi.

Dalam kesempatan yang sama Juhaeri selaku ketua PC SPAI FSPMI Bandung Raya menuturkan, bahwa dengan aksi serentak kali ini diharapkan pemerintah turun tangan untuk melindungi rakyatnya.

Dian Rusdiana

Pos terkait