Jakarta, KPonline – Sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi di depan markas Polda Bali. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi pelaksanaan annual meeting IMF-Word Bank yang akan dilaksanakan di Bali, tanggal 8 – 14 Oktober 2018.
“IMF dan World Bank tidak memberikan sedikit pun kemaslahatan bagi rakyat,” kata HeldaKhasmy, juru bicara Konferensi Rakyat Global, Jumat, 5 Oktober 2018.
Dilansir tempo.co (5/10/2018), aksi unjuk rasa tersebut juga meminta pihak kepolisian untuk memberikan izin terkait pelaksanaan kegiatan Konferensi Rakyat Global. Massa aksi menganggap pihak kepolisian melalui surat pemberitahuan No: B/8012/IX/YAN.2.12/2018/Dit Intelkam yang diterbitkan 20 September 2018, mengandung pemberitahuan untuk penundaan kegiatan tersebut selama 1-15 Oktober.
Saat aksi unjuk rasa berlangsung pihak kepolisian mengajak perwakilan massa demonstrasi untuk bertemu dengan Kapolda Bali Inspektur Jenderal Petrus Reinhard Golose. Dari pertemuan di dalam lobi selama sepuluh menit, hasil perbincangan menyatakan pelaksanaan Konferensi Rakyat Global boleh dilakukan atas persetujuan Kapolda Bali.
“Kami lalui proses itu,” tutur Helda. Namun Helda menjelaskan bahwa dari hasil perbincangan tidak ada pernyataan bahwa surat pemberitahuan sebelumnya dari pihak kepolisian tersebut dicabut.
Konferensi Rakyat Global sebagai gerakan yang menentang Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia terdiri atas 50 organisasi. Gerakan tersebut memandang kegiatan masyarakat sipil diperlukan sebagai kontrol atas program IMF dan Bank Dunia yang dianggap cenderung berdampak buruk untuk pembangunan.
Helda menjelaskan bahwa dari 50 organisasi tersebut di antaranya gerakan buruh, tani, mahasiswa, dan pekerja seni.
“Ada sekitar 20 negara yang hadir, karena perlawanan ditujukan kepada dominasi Amerika Serikat yang kemudian punya hak suara sangat besar di IMF-World Bank,” ujarnya. Adapun rangkaian kegiatan Konferensi Rakyat Global yang akan berlangsung di Denpasar pada 8-14 Oktober akan diisi kegiatan lokakarya dari berbagai sektor terkait menentang IMF dan Bank Dunia.
“Gerakan kami untuk mengimbangi apa yang mereka (IMF – Bank Dunia) bicarakan di Nusa Dua,” kata Helda.
Sebelumya, Gerakan Rakyat Menentang IMF – World Bank membuat pernyataan sikap terkait larangan kegiatan selama sidang IMF – World Bank berlangsung, dengan judul: Pelarangan Izin Kegiatan Masyarakat oleh Polda Bali Bertentangan dengan UUD 1945 dan Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia
