Sejak Ahad sore hingga Senin siang, telepon genggam Ayah Didi tidak sesibuk biasanya. Namun, begitu satu kabar beredar di jagat media daring, nada dering dan notifikasi seolah berlomba-lomba meminta perhatian.
“Benar ya, Presiden KSPI masuk kabinet Prabowo?”
Suara di ujung telepon itu datang dari seorang aktivis buruh di kawasan Indonesia Timur. Pertanyaan serupa muncul dari berbagai arah. Grup-grup WhatsApp yang biasanya membahas persoalan upah, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga dinamika organisasi, mendadak dipenuhi satu topik yang sama: kabar masuknya Said Iqbal ke lingkaran Istana.
Tidak sedikit yang terkejut. Bahkan sebagian besar tampak sulit mempercayainya.
Bagi publik, Said Iqbal selama ini identik dengan demonstrasi. Ia adalah wajah yang kerap berdiri di atas mobil komando, memimpin ribuan buruh menyuarakan tuntutan di depan gedung parlemen maupun Istana Negara. Nama Said Iqbal seolah menyatu dengan teriakan perjuangan kaum pekerja.
Karena itu, ketika kabar dirinya dipercaya menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja mencuat, reaksi masyarakat pun terbelah.
Sebagian warganet memandang langkah tersebut sebagai bentuk kompromi politik. Mereka khawatir pengangkatan itu sekadar cara meredam gerakan buruh agar tidak lagi lantang mengkritik pemerintah.
“Tinggal mengharap kelompok mahasiswa,” tulis seseorang dalam grup aktivis lingkungan hidup. Kalimat singkat itu mencerminkan pesimisme sebagian kalangan yang merasa ruang kritik semakin menyempit ketika tokoh-tokoh yang selama ini dianggap kritis justru masuk ke dalam pemerintahan.
Namun, di sisi lain, banyak pula yang melihatnya dari sudut berbeda. Mereka menilai perjuangan tidak selalu harus dilakukan dari luar pagar kekuasaan. Ada saatnya aspirasi rakyat justru lebih efektif diperjuangkan dari dalam ruang tempat keputusan dibuat.
Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Said Iqbal sendiri. Dalam berbagai kesempatan ia menegaskan bahwa dirinya tetap akan mengawal kepentingan pekerja. Bahkan ia menyatakan siap melaporkan menteri yang tidak bekerja dengan baik langsung kepada Presiden.
Sebagaimana dikutip media pada Senin, 8 Juni 2026, Said Iqbal menyampaikan bahwa isu upah yang selama ini menjadi tema utama demonstrasi buruh akan coba dicarikan jalan keluarnya melalui analisis kebijakan yang lebih sistematis sebelum konflik berkembang menjadi aksi massa.
Perbedaan pandangan terhadap Said Iqbal sesungguhnya merupakan hal yang wajar. Sebab sebagian besar masyarakat mengenal dirinya hanya melalui layar televisi, potongan video media sosial, atau berita tentang demonstrasi.
Padahal, manusia tidak pernah sesederhana citra yang dibangun oleh pemberitaan.
Ayah Didi termasuk sedikit orang yang pernah mengenal Said Iqbal lebih dekat. Dari berbagai pertemuan dan perjalanan panjang gerakan buruh, ia melihat seorang pribadi yang teguh memegang prinsip dan tidak mudah goyah oleh tekanan.
Bahkan dalam ingatannya, hanya sekali ia menyaksikan ketegaran itu sedikit runtuh, yakni ketika Said Iqbal harus menerima kenyataan ditinggalkan untuk selamanya oleh sang istri tercinta, Bunda Ika. Di luar peristiwa itu, sosok yang dikenal publik sebagai “raja demo” tersebut selalu tampil kokoh menghadapi berbagai ujian.
Perjalanan hidupnya pun bukan perjalanan yang instan. Ia bergerak dari tingkat paling bawah dalam organisasi serikat pekerja, menapaki jenjang kepemimpinan, menjadi bagian dari badan pemerintahan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), memimpin konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia, hingga kini memegang tampuk kepemimpinan Partai Buruh.
Semua itu bukan karier yang lahir dalam semalam.
Karena itu, jika Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepadanya sebagai penasihat di bidang ketenagakerjaan, banyak kalangan buruh menganggapnya sebagai pengakuan atas panjangnya perjalanan perjuangan tersebut.
Jabatan penasihat presiden memang jabatan politik. Namun, Said Iqbal sendiri bukan hanya aktivis serikat pekerja. Ia juga pemimpin partai politik. Dua dunia yang jarang dipadukan dalam satu figur.
Hubungannya dengan Prabowo Subianto pun bukan hubungan yang baru tumbuh kemarin sore. Dalam beberapa pemilihan presiden sebelumnya, terutama pada 2014 dan 2019, Said Iqbal dikenal berada dalam barisan pendukung Prabowo. Meski pada Pilpres 2024 Partai Buruh memilih tidak mendukung pasangan calon tertentu, hubungan personal keduanya tetap terjaga.
Mungkin karena itulah isu mengenai kemungkinan Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan selalu muncul dari waktu ke waktu. Hanya saja, berbagai faktor teknis dan politik sebelumnya membuat kabar itu tak pernah menjadi kenyataan.
Kini, ketika kemungkinan tersebut akhirnya terwujud, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan lama: apakah seorang aktivis akan kehilangan daya kritis ketika masuk ke dalam kekuasaan?
Sejarah memberikan jawaban yang beragam. Ada yang berubah. Ada yang tetap teguh. Ada pula yang justru lebih efektif memperjuangkan gagasannya setelah berada di pusat pengambilan keputusan.
Waktu yang akan membuktikan posisi mana yang kelak ditempati Said Iqbal.
Bagi kalangan buruh, harapan utamanya sederhana. Persoalan-persoalan mendasar seperti upah minimum, jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan pekerja dapat diselesaikan melalui jalur kebijakan tanpa harus selalu berakhir di jalanan.
Namun demikian, keberadaan seorang tokoh buruh di Istana bukan berarti demonstrasi akan berhenti. Dalam negara demokrasi, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Selama dilakukan sesuai aturan, aksi menyampaikan pendapat tetap menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Barangkali di situlah letak kedewasaan politik yang sedang diuji hari ini.
Bahwa perjuangan tidak selalu harus memilih antara jalanan atau Istana. Sebab keduanya dapat menjadi ruang yang sama-sama sah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang terpenting bukan di mana seseorang berdiri, melainkan untuk siapa ia tetap berdiri.
Dan bagi kaum buruh Indonesia, pertanyaan itu kini tertuju kepada satu nama: Said Iqbal.
Oleh ayah didi
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)