Semarang, KPonline – Setelah sebelumnya mengadakan survey pasar di 5 (lima) pasar besar di kota Semarang dan sempat pula diikuti oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang untuk memantau kebutuhan hidup layak, buruh Kota Semarang kemudian menyusun konsep pengupahan yang sudah diajukan dan didiskusikan dengan pimpinan Komisi D DPRD Kota Semarang . pada tanggal 12 September 2020 yang silam.
Kali ini pada hari Selasa (20/10/2020) sebagai tindak lanjut dari perjuangan upah di kota Semarang, bertempat di Ruang Pertemuan Wali kota lantai VIII Gedung Moch. Ikhsan, Balai kota Semarang, konsep yang telah disusun buruh tersebut diaudiensikan dengan Pjs. Wali kota Semarang.
Alasan dari para buruh menemui Pjs. Walikota adalah bentuk dari kekhawatiran akan nasib dari Upah Minimum Kota Semarang di tahun 2021 setelah ada statement Apindo yang menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan upah di tahun 2021 alias 0%.
Menanggapi statement dari Apindo tersebut, Heru Budi Utoyo selaku Ketua DPC FKSPN Kota Semarang saat ditemui di komplek Balai kota Semarang angkat bicara.
“Pada intinya kami memberikan argumen bahwa memberikan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Semarang tahun 2021 sebesar 0 persen adalah tidak tepat”, katanya.
Sementara itu Zainudin yang merupakan salah satu pengurus dari DPC FSP KEP KSPI Kota Semarang menambahkan, bahwa terdapat kebutuhan wajib yang harus dipenuhi buruh dalam situasi pandemic saat ini.
“Saat sekarang ini terdapat kebutuhan wajib yang harus dipenuhi buruh dalam situasi pandemic, seperti kebutuhan masker, sabun, hand sanitizer dan pembatasan kapasitas transportasi umum, jelas menambah beban pengeluaran buruh”, ucapnya.
“Kemudian fungsi upah bukan hanya sebagai eksistensi buruh dan pemenuhan kebutuhan hidup layak saja, melainkan upah juga dipergunakan untuk menyerap produk komoditas keluaran pabrik dan UMKM. Artinya, kenaikan upah akan mempercepat perputaran ekonomi daerah. Okupasi kamar kost optimal karena buruh tidak perlu pindah ke bedeng, warung menjadi laris, produk UMKM makin terserap”, imbuh pria yang juga merupakan salah satu anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang dari unsure Serikat Pekerja.
Di sisi lain, Ketua DPW FSPMI Jateng Aulia Hakim menyampaikan agar asosiasi pengusaha tidak berkelit memanfaatkan situasi pandemik ini.
“Kita terlalu sering mendengar pengusaha selalu sulit bahkan saat keadaan terbaik sekalipun. Mari kita berpikir untuk keluar dari situasi potensi resesi ini. Sebagai contoh, pada tahun 1999 dan 2008 dimana Indonesia mengalami krisis, upah minimum juga tidak stagnan di 0 persen, selalu mengalami kenaikan “, kata Aulia Hakim.
Menanggapi konsep yang disampaikan perwakilan buruh tersebut Pjs. Wali Kota, Tavip Supriyanto menyatakan bahwa ekonomi bawah yang dikelola oleh rakyat secara langsung harus terus berjalan dan upah buruh sangat mempengaruhi sehingga memang diperlukan adanya kenaikan upah untuk terjaganya daya beli masyarakat. Disamping itu Kenaikan Upah bukanlah penghambat investasi, hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya investasi masuk ke Kota Semarang pada tiap tahunnya.
Tavip Supriyanto, yang ditunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Pjs. Wali Kota Semarang juga memahami dan sepakat bahwa pada masa pandemik ini ada kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi buruh dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan yang disampaikan perwakilan buruh dalam forum tersebut. Dia juga menyatakan hasil survey yang telah dilakukan buruh bersama DPRD Kota Semarang akan dijadikan pertimbangan dalam mengusulkan UMK Kota Semarang tahun 2021 ke Gubernur Jawa Tengah.
Sementara itu Pratomo Hadinata selaku salah satu anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang dari unsur Serikat Pekerja ketika diminta keterangannya perihal audensi dengan Pjs. Walikota Semarang sedikit mengungkapkan kekhawatirannya.
“Angka yang sudah masuk ke meja Pjs. Walikota adalah 2 angka yaitu Rp. 3.390.336, – sedangkan dari Apindo tidak ada kenaikan alias tetap Rp. 2.715.000,- . Namun pandemik bukan sebuah alasan kita tuk melupakan kebutuhan hidup layak, justru hidup layaklah yang akan membantu negeri ini untuk menghadapi jurang resesi kali ini”, pungkasnya. (sup)
