Buruh Jawa Timur Berhasil Dapatkan Rekomendasi Tolak Omnibuslaw dari DPRD I

  • Whatsapp
Aksi Tolak Omnibus di gedung di Jawa timur ( 20/01/2020)
Aksi Tolak Omnibus di gedung di Jawa timur ( 20/01/2020)

Surabaya, KPonline – Perjuangan KSPI Jatim pada hari ini Senin 20 Januari 2020 dalam melawan Omnibuslaw menunjukkan hasil yang baik,DPRD I Jawa Timur menyatakan mendukung  upaya kaum buruh tersebut.

Pada aksi ini sebanyak lima ribu massa aksi FSPMI dan KEP KSPI memadati depan DPRD I yang berada di jalan Indrapura Surabaya tersebut.Dengan menggunakan 8 Mobil komando ,spanduk tuntutan ,bendera serta poster mereka menyuarakan Tolak Omnibuslaw dan Tolak Kenaikan Iuran BPJS .

Berita Lainnya

KC Surabaya Doni Ariyanto yang melakukan orasi menyatakan bahwa saat ini Pemerintah tidak lagi mau memikirkan keluh kesah rakyatnya,yang dipikirkan oleh pemerintah hanyalah tentang bagaimana memberikan ” karpet merah” kepada kepentingan para investor saja.

Ketua DPW FSPMI Jawa Timur Pujianto bahkan dengan keras menyatakan bahwa jika Pemerintah pusat tetap bersikukuh untuk menerapkan Omnibuslaw cluster Ketenagakerjaan melalui UU Cipta Lapangan Kerja maka lebih baik jika Jatim memisahkan diri dari Pemerintahan pusat dan berdiri sendiri demi kebaikan nasib rakyat Jawa Timur.

Dibacakan secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD I Jatim Sahat Tua P Simanjuntak, berikut isi Rekomendasi hasil aksi KSPI Jawa Timur hari ini

1. Sepakat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikanAspirasi Terhadap sikap Pekerja Jawa Timur yang Menolak
OMNIBUSLAW cluster Ketenagakerjaan sebagaimana terlampir.

2.Sepakat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan aspirasi terhadap sikap Pekerja Jawa Timur yang menolak kenaikan Iuran BPJS KESEHATAN .

3. Sepakat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi ke Pemerintah Pusat yaitu ke MENKOPOLHUKAM.

4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menertibkan Perusahaan Outsourcing yang melanggar hukum dan Perusahaan yang tidak menjalankan Upah
Minimum Kabupaten/kota.

Meskipun aksi sudah berhasil namun KSPI Jatim tetap akan terus melakukan perjuangan Penolakan OMNIBUS LAW ini hingga pemerintah benar benar menghentikan proses pembahasan UU Cipta Lapangan Kerja.

Khoirul Anam.

Pos terkait