Buruh DKI : 5,6 Persen Bukan Jalan Tengah Tapi Jalan pengusaha

Jakarta, KPonline -Mengakhiri aksi hari ini, ketua PC SPAMK FSPMI DKI Jakarta, Tri Widyanto menyampaikan dalam orasinya, meminta Plt, Gubernur Heru Budi Hartono memiliki keberanian untuk segera melakukan revisi Keputusan Gubernur no. 1153 tahun 2022. Tetapkan UMP DKI sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta itu 10,55 persen.

“Kita ketahui bersama Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 telah diumumkan pada Senin, 28 November 2022 kemarin. DKI Jakarta mengalami kenaikan UMP sebesar 5,6% menjadi Rp 4.900.798 atau naik Rp 326.953 dibandingkan tahun 2022 dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi kaum buruh.” ucapnya.

Bacaan Lainnya

“Angka 5,6 persen bukan jalan tengah sebagaimana disampaikan Kadisnaker, tapi jalan pengusaha.” tambahnya.

“Oleh karenanya buruh DKI Jakarta tegas menolak kenaikan UMP tersebut karena kenaikan UMP 2023 tersebut sangat kecil.” imbuh Tri.

“UMP DKI Jakarta ini lebih kecil dibanding daerah-daerah lain, itu sangat tidak masuk akal.” ucapnya.

Seharusnya kenaikan UMP dilihat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi masing-masing, ujarnya.

“Setelah kita hitung, inflasi dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta itu 10,55%. Jadi DKI itu kita harapkan (UMP) naik 10,55%. Tapi UMP DKI Jakarta hanya naik 5,6%, jauh itu,” lanjutnya.

Tri Widyanto juga menyatakan bahwa dengan UMP sebesar Rp 4.900.000 itu masih belum cukup. Di contohkan, dengan gaji sebesar Rp 4.900.000 digunakan untuk biaya kontrak rumah sekitar Rp 900 ribu, lalu untuk makan 30 hari sekitar Rp 1,8 juta ditambah untuk transportasi sekitar Rp 625 ribu. Jika ditotal semua sudah mencapai Rp 3.325.000 juta atau dibulatkan menjadi Rp 3,4 juta.

Plt Gubernur harusnya bisa bisa menaikkan UMP sesuai keputusan Menaker minimal 10%, maka dari itu keputusan gubernur untuk melakukan revisi sangat dinanti oleh buruh DKI.

(Jim).

Pos terkait