Bogor, KPonline – Disela-sela kegiatan pemasangan spanduk calon-calon anggota legislatif yang berasal dari buruh, terkait aksi pengawalan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, Willa Faradian selaku Ketua Konsulat Cabang FSPMI Bogor memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan.
Menurutnya aksi pengawalan Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor pada hari ini, akan dibutuhkan kekuatan fisik dan mental yang lebih dari biasanya. Pasalnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor dari unsur pengusaha, akan merekomendasikan Upah Minimum Padat Karya. UMPK (Upah Minimum Padat Karya) sudah sangat jelas menyalahi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada payung hukum yang menaungi UMPK.
“FSPMI Bogor akan lebih serius dalam mengawal Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor pada hari ini. Aksi yang dilaksanakan pada hari ini tidak akan dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Tetapi akan dilaksanakan didepan Kantor Bupati Bogor yang berada di kawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor. Kalau perlu FSPMI Bogor akan melaksanakan aksi protes disepanjang Jalan Raya Jakarta-Bogor, seandainya hasil sidang tidak ada itikad baik yang tidak berpihak kepada kaum buruh” tegas Willa Faradian yang juga merupakan Vice President FSPMI Bidang Pengupahan.
Waktu menunjukkan pukul 10:22 WIB, dan Persimpangan Sentul-Kandang Roda, Bogor semakin ramai oleh massa aksi yang berdatangan dari berbagai kawasan industri. Sekitar 2000-an orang massa aksi sudah mulai bergerak menuju Kantor Bupati Bogor. (RD
