Buruh Batam Ajak LSM Ormas Suarakan Penolakan terhadap RUU Omnibus Law

  • Whatsapp
Buruh tolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

Batam, KPonline – Buruh Batam melalui DPW FSPMI Kepri akan terus menyuarakan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu di ungkapkan oleh Ketua DPW FSPMI Kepri Nefrizal pada pertemuan dengan aktifis buruh di Panbil pada Kamis ( 16/7) Kemarin. Nefrizal mengatakan bahwa ia dan jajarannya akan mengunjungi LSM maupun Ormas yang ada di Batam untuk mensosialisasikan bahaya Omnibus Law dan meminta dukungan mereka

Nefrizal berujar bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja bukan hanya berdampak pada tenaga kerja saja tapi juga pada bidang lainnya seperti kehutanan dan lingkungan yang akan menimbulkan daya rusak terhadap lingkungan hidup

Bacaan Lainnya

Sementara Untung, aktifis buruh lainnya berpendapat Pemerintah harus sadar bahwa peningkatan laju investasi tidak akan selalu berujung peningkatan kesejahteraan rakyat, apalagi jika investasi yang masuk justru menyebabkan konflik sumber daya alam dan bencana ekologis meningkat

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut mayoritas seluruh isi pasal dan materinya dianggap sangat tidak berpihak kepada rakyat, bahkan cenderung merugikan.

Salah satunya adalah terkait RUU Cipta Kerja yang diperuntukan dalam bidang ketenagakerjaan, di dalamnya ternyata banyak pasal yang dinilai akan mereduksi hak-hak para pekerja/buruh yang didapat oleh mereka pada saat ini.

Seperti pesangon dihapus/di kurangi, kontrak kerja berkepanjangan, jam kerja ditambah, hak cuti di hilangkan, dan lain lain.

Senada, anggota DPK Batam Masrial juga mencium gelagat tak beres dalam RUU Ciptaker, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur kewajiban perusahaan di bidang lingkungan hidup.

Karenanya ia meminta kepada DPW FSPMI Kepri untuk menyiapkan bahan agar LSM dan Ormas yang ada di Batam satu suara menolak RUU tersebut

“Kenapa kita tolak? Karena dia sangat kapitalistik, dia enggak pro rakyat dan dia berpotensi mengakibatkan krisis yang makin besar,” Tambahnya

Dari KC FSPMI Batampun berencana akan melanjutkan sosialisasi dampak buruk RUU Omnibus Law ke PUK PUK yang sempat terhenti karena wabah COVID-19. (Ete)

Pos terkait