Jakarta, KPonline – Ada perusahaan yang tidak bersedia menyediakan alat pelindung diri (APD) agar buruh tidak tertular corona. Mereka disuruh membawa APD sendiri. Beli masker dan hand sanitizer sendiri.
Ironisnya, pengumuman ini disampaikan resmi. Ditempel di papan pengumuman. Lengkap dengan tanda tangan HRD.
Biadab sekali pengusaha yang membuat kebijakan seperti ini. Sudahlah meminta buruh tetap masuk bekerja, yang berarti mempertaruhkan keselamatan mereka, tetapi tidak dibekali dengan APD.
Membelikan masker dan hand sanitizer untuk dipergunakan buruh, tidak membuat perusahaan jatuh bangkrut. Padahal menyediakan APD menjadi kewaajiban perusahaan. Buruh harus dijamin kesehatannya, karena ia datang ke perusahaan bukan untuk menyerahkan nyawa.
Karena itulah, kita menyesalkan sikap pemerintah yang saat ini belum mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh perusahaan atau mengambil kebijakan lockdown. Padahal lockdown atau meliburkan seluruh perusahaan adalah solusi praktis untuk memutus transmisi sebaran virus Covid-19. Tujuan untuk memberikan proteksi umum kepada masyarakat agar tidak tertular virus Covid-19.
Kalau lockdown dilakukan, tanya sebagian orang, bagaimana dengan pekerja harian tak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup? Bagaimana dengan tukang ojek, buruh harian lepas, pedagang kecil, dan rakyat kecil yang bekerja sehari untuk makan sehari?
Saat ini pun, tanpa kebijakan lockdown atau meliburkan seluruh perusahaan, rakyat sudah sulit mencari penghasilan. Jadi bukan karena perusahaan libur, kehidupan masyarakat akan sulit.i
Lagipula, jawaban atas pertanyaan itu ada di Pasal 55 UU No 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tegas disebutkan, “Selama dalam Karantina Wilayah (lockdown), kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina (lockdown) menjadi tanggung jawab Pemerintah”.
Kalau begitu, mengapa lockdown tidak dijalankan? Jangan-jangan, alasan sebenarnya adalah karena pemerintah enggan menanggung kebutuhan hidup masyarakat.
Tetapi celakanya, ketika perusahaan masih diperbolehkan jalan; keamanan pekerja yang tetap bekerja tidak dijamin. Buktinya, masih ada yang menyuruh buruh membeli APD sendiri.
