Bertemu DPRD Batam, Buruh FSPMI Juga Singgung Kasus Kaburnya Pengusaha Nagano

  • Whatsapp

Batam,KPonline – Perwakilan FSPMI yang dari pagi melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Batam di terima di salah satu ruang sidang gedung DPRD tepat pukul 11 siang tadi (2/10/18)

Perwakilan langsung diterima oleh Ketua DPRD kota Batam Nuryanto di dampingi oleh wakil ketua DPRD Imam Setiawan, ketua komisi IV DPRD dan Ketua Komisi I
.
Pertemuan ini langsung dibuka oleh Nuryanto yang dalam sambutannya Nuryanto menyampaikan bahwa gedung DPRD ini adalah gedung rakyat,tempatnya perwakilan rakyat .

Bacaan Lainnya

“Jadi sangat tidak mungkin kami tidak menerima apabila ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, selama ini anggota DPRD tidak pernah tidak menerima kehadiran rakyat yang menyampaikan aspirasi nya ” Ujar Nuryanto

Seperti diketahui sebelumnya peserta unjuk rasa hari ini di persilahkan menyampaikan aspirasinya di dalam area Gedung DPRD.

Setelah pembukaan di sampaikan oleh ketua DPRD di lanjutkan penyampaian dari perwakilan FSPMI di antara di wakili oleh Ketua Konsulat Cabang Kota Batam Alfitoni dan sekretarisnya Andy Saputra .

“Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kota Batam yang sudah menerima kami dengan baik “.Ungkap Alfitoni.

Beberapa tuntutan yang di sampaikan oleh Alfitoni diantaranya adalah

1 FSPMI Batam masih konsisten menolak PP 78/2015 yang mana jelas menghilangkan hak berunding pekerja .
2.Turunkan Harga Sembako dan Tolak Impor Bahan Pokok.
3.Tolak Sidang IMF yang akan dilaksanakan Oktober 2018 ini di Bali .

Sementara sekretaris Konsulat Cabang FSPMI menyampaikan isu yang dibawa hari ini diantaranya terkait kaburnya Pengusaha PT.Hantong dan PT.Nagano Batam.

Andy Saputra juga menyampaikan bahwa anggota FSPMI yang pengusahanya kabur sudah tidak berlaku kepersertaan BPJS Kesehatannya.

Dalam pertemuan ini Ketua DPRD langsung merespon isu yang sifatnya nasional akan segera di sampaikan ke Gubernur, sedangkan isu lokalnya ketua DPRD langsung meminta komisi IV untuk segera melakukan sidak atau investigasi langsung ke pihak yang berkait serta meminta pemerintah untuk pertanggungjawabannya .

(Gusril Alizar)

Pos terkait