Impor Beras. Janji Jokowi yang Tak Ditepati?

Seorang demonstran di Medan, Sumatera Utara, mengusung tuntutan tolak impor.

Jakarta, KPonline — “Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok.”

Pernyataan Jokowi sebagaimana di atas disampaikan di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014).

Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi.

“Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan,” ucapnya.

Jokowi juga mempertanyakan alasan Indonesia harus melakukan impor. Dia menduga adanya mafia daging, beras, hingga minyak yang membuat pemerintah harus melakukan impor.

Ia menegaskan, jika terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia bersama Jusuf Kalla, ia akan menghentikan kebijakan impor.

Namun sayangnya, janji tinggal janji. Impor beras kembali dilakukan. Impor beras ini diduga untuk kepentingan kaum kapitalis rente kartel yang sudah lama bercokol di Indonesia bekerjasama dengan elite Parpol berkuasa tertentu.

Terkait persoalan pokok kebijakan Kementerian Perdagangan tentang impor jutaan beras ini, sesungguhnya masih tanggungjawab Presiden Jokowi di bidang perdagangan. Menteri Perdagangan sendiri hanyalah sebagai pembantu Presiden Jokowi. Kewenangan pemutusan kebijakan impor beras tetap secara penuh di tangan Jokowi.

Kalau mau, Jokowi bisa dengan tegas membatalkan impor tersebut.

Karena itu, jangan salahkan buruh jika bergerak untuk mengkritisi kebijakan impor. Seperti, misalnya, yang hari ini dilakukan di Medan – Sumatera Utara dan Batam – Kepulauan Riau.