Jepara, KPonline – Bukan honorer namanya kalau tidak banyak cerita. Masih hangat-hangatnya pemberitaan media atas kesepakatan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan Kemenpan RB tentang penghapusan adanya honorer, yang membuat shock honorer seantero tanah air; karena tidak dibarengi dengan progres yang jelas.
Penghapusan tersebut adalah mengangkat honorer menjadi ASN ataukah diberhentikan? Honorer di Jepara, hari ini Rabu 22 Januari 2020 dikejutkan lagi oleh statemen Kepala Dinas Dikpora di salah satu media elektronik.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, Agus Tri Harjono, mengatakan ada 500 guru honorer yang tidak masuk dalam Dapodik.
“Guru tersebut yang mengangkat adalah Komite, yang membayari (gaji guru) juga komite,” katanya.
Menurut Eko Purwanto selaku Ketua II FK-GTT Jepara bersama Ketua I FK-GTT Sutikno dan Imam Suroto menyayangkan pernyataan tersebut. Sebab hal ini sangat kontradiktif dengan kondisi di lapangan.
Karena sebagian besar atau 99% honorer yang dimaksud adalah atas keinginan dari Kepala Sekolah atau Guru PNS yang ada di sekolah tersebut. Bukan atas kebutuhan yang ada, apalagi diangkat komite. Kalau titipan komite ini justru kemungkinan, iya.
Para honorer menyayangkan atas pernyataan kepala dinas tersebut. Karena klaim sepihak dan bisa menjadi sebuah kebohongan publik. Bahkan bisa jadi merupakan pengalihan isu atas larangan pengangkatan honorer baru oleh Kemendagri.
Hal ini menjadikan para honorer tambah tidak simpatik pada Kadisdik. Pasalnya saat audiensi di DPRD Jepara 2 Januari 2020 dia juga menyampaikan keinginannya untuk mencover 500 honorer tersebut dalam Gaji APBD.
Apa tidak mikir, “Honorer yang sudah ada ini sejahtera atau belum dan sudah memenuhi Kriteria Hidup Layak (KHL) atau belum?
Di awal 2019, dia juga menyampaikan ke kami kalau akan ada kenaikan gaji/honor yang signifikan di tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Namun semua itu hanya pepesan kosong dimana sampai akhir 2019 hal itu tidak terealisasi.
