Awas, Gelombang PHK Picu Beban Jaminan Sosial Meningkat

Magetan, KPonline – Di tengah wabah pandemi covid 19, buruh sangat terancam jiwanya, tidak hanya dari rentannya penularan virus karena masih diwajibkan bekerja, namun juga terancam dari sisi kehidupan ekonominya.

Ancaman ekonomi masyarakat terutama kaum buruh, dapat diakibatkan adanya pembatasan kegiatan dari pengenaan status darurat kesehatan atau timbulnya gelombang PHK massal karena mandeknya perekonomian global.

Hingga kini tercatat ribuan buruh telah menjadi korban nyata tingginya gelombang PHK ditengah pandemi. Bahkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan Indonesia sedang darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam pers rilisnya, Said Iqbal mengacu pada kondisi di Jakarta, pusat perekonomian dan barometer nasional. Dari data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta menunjukkan 162.416 pekerja telah melapor di-PHK dan dirumahkan. Rinciannya adalah 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan di-PHK, sementara 132.279 pekerja dari 14.697 perusahaan dirumahkan tanpa upah.

“Bisa saja di DKI akan ada penambahan jumlah pekerja yang di-PHK dari perusahaan garmen dan tekstil yang ada di wilayah Pulogadung, Cakung, Cilincing, hingga Marunda. Apalagi dikabarkan, saat ini ribuan buruh ter-PHK, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” paparnya.

Berdasarkan data Kemnaker per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19, untuk sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK sebanyak 39.977 perusahaan. Jumlah pekerja/buruh/tenaga kerja yang terdampak sebanyak 1.010.579 orang.

Rinciannya yakni pekerja formal dirumahkan sebanyak 873.090 pekerja/buruh dari 17.224 perusahaan dan di-PHK sebanyak 137.489 pekerja/buruh dari 22.753 perusahaan.

Sementara jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan jumlah pekerjanya sebanyak 189.452 orang.

Disadari atau tidak, PHK yang telah menelan ribuan buruh dan mungkin bisa bertambah hingga jutaan orang, sangat berpotensi memicu meningkatnya beban anggaran jaminan sosial. Hal ini sering luput dari perhatian masyarakat bahkan pemangku kebijakan dan pihak terkait lainnya.

Dalam ketentuan regulasi ketenagakerjaan disebutkan, buruh yang ter-PHK masih berhak mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan selama 6 bulan semenjak di PHK. Keputusan PHK ini haruslah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Apabila setelah 6 bulan itu tidak mendapatkan pekerjaan baru, maka ia wajib didaftarkan dalam peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Disinilah peran jaminan sosial dan titik simpul beban anggaran pemerintah dimulai.

Ditilik dari anggaran pemerintah untuk BPJS kesehatan selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berdasarkan data BPJS Kesehatan per 30 September 2019, total peserta PBI yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat sebanyak 94,14 juta orang dan peserta PBI yang didanai pemerintah daerah sebanyak 37,18 juta orang, sehingga total peserta PBI mencapai 131,3 juta orang.

Jika dihitung bersama peserta PPU APBN dengan peserta sebanyak 17,48 juta orang, maka total peserta yang ditanggung negara mencakup 148,8 juta orang atau 67% dari total peserta BPJS Kesehatan sebanyak 221,2 orang.

Adapun kepastian didapatkannya jaminan kesehatan bagi buruh ter-PHK sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial dari negara, tentu sangatlah diidamkan, terlebih ditengah kondisi serba sulit saat pandemi seperti sekarang ini.

Dengan matinya sumber ekonomi mereka dan rentannya penularan virus karena masih harus bekerja meski ditengah pembatasan sosial, jaminan kesehatan diharapkan dapat mempertahankan derajat kesehatan kaum buruh dan menyelamatkan kehidupan keluarganya dari pembiayaan yang dapat menjerumuskannya dalam jurang kemiskinan.

Dari sini muncullah berbagai pertanyaan. Apakah semua pekerja yang ter-PHK masih mendapatkan jaminan kesehatan? Apakah pemerintah telah mempersiapkan anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi korban PHK? Apakah kartu prakerja yang digadang membantu buruh ter-PHK itu bisa berfungsi layaknya perlindungan sosial? Ataukah sememangnya investasi dan penyelamatan ekonomi lebih penting daripada menyelamatkan kehidupan masyarakat? Dan sekali lagi akankah buruh menjadi korban kebijakan pemerintah?

Sudah selayaknya pemerintah berupaya semaksimal mungkin, mencegah terjadinya PHK, agar nantinya tidak membebani anggaran jaminan sosial dan menambah angka kemiskinan masyarakat. Pemerintah juga seharusnya fokus pada penanganan pandemi dan mengutamakan keselamatan serta kebutuhan warga negaranya daripada berkutat pada penyelamatan ekonomi yang sudah terjungkal. Masyarakat sehat, ekonomi kuat. Investment Human Capital. Saatnya berdikari. Kita mampu dan kita pasti bisa. (Ipang Sugiasmoro)