Jakarta,KPonline – Sekitar dua puluh ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ((FSPMI) dari jabodetabek akan melakukan aksi di Istana Negara, pada hari Selasa (6/2/2018). Aksi juga akan dilakukan ribuan buruh serentak di berbagai kota lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Yogjakarta, Aceh, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorotanlo, Manado, Bajarmasin, dsb.
Menurut Presiden KSPI/FSPMI Said Iqbal, dalam aksi 6 Februari nanti, pihaknya akan mengusung tiga tuntutan rakyat dan buruh, atau TRITURA..Tiga tuntutan itu adalah: (1) Turunkan harga beras dan listrik – tolak impor beras – wujudkan kedaulatan pangan dan energi, (2) Tolak upah murah – cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, (3) Pilkada dan Pilpres: Pilih calon pemimpin yang pro buruh dan anti PP 78/2015.
“Aksi 6 Februari bukanlah aksi yang pertama dan terakhir. Jika Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla tidak memenuhi tuntutan buruh, kami pastikan eskalasi aksi buruh akan terus membesar hingga puncaknya pada 1 Mei 2018 dalam peringatan May Day, ratusan ribu buruh dari berbagai daerah kawasan industri di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku, dan Sumatera, akan masuk ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan yang sama,” kata Said Iqbal di Jakarta, Jumat (2/2/2018).
Pemerintahan Joko Widodo telah gagal mengangkat kesejahteraan kaum buruh dan rakyat kecil,..naik nya harga beras dan rencana impor beras serta rencana kembali menaikkan harga listrik adalah cerminan pengingkaran konsep Trisakti dan Nawacita yg seharusnya mengedepankan kedaulatan politik bukan bergantung pd asing, kemandirian ekonomi bukan impor beras di kala masa panen petani, dan kepribadian indonesia bukan menghambakan diri dg hutang yg menggunung…. Akhirnya daya beli buruh,petani,dan rakyat kecil makin menurun, serta ancaman PHK akan terjadi kembali di beberapa sektor industri… Kesemuanya ini salah satu penyebab utama nya adalah tidak adanya kebijakan ttg Kedaulatan Pangan dan Energi yg murah harganya bagi buruh dan rakyat… Bagaimana mungkin harga listrik yg di bayarkan buruh jauh lebih mahal dari biaya makan keluarga… Dan semua ini lebih di perparah dg kebijakan upah murah melalui PP no 78..
Presiden Joko Widodo telah gagal mensejahterakan buruh selama berkuasa… Hanya fokus seperti kaca mata kuda thp infrastruktur yg sesungguhnya lebih menguntungkan para orang kaya dan pemilik modal,dan ini terbukti dg rilis dari majalah Forbes yg menyatakan 10 orang terkaya di Indonesia kekayaannya meningkat tajam,tapi secara bersamaan puluhan anak-anak suku Asmat meninggal karena gizi buruk diiringi terjadinya lonjakan harga beras, biaya listrik mahal, upah murah,dan aneh nya mau impor beras… sungguh ironis…
Maka buruh sudah mempersiapkan aksi terus menerus dan akan terus di tingkatkan eskalasi gerakan aksi nya sepanjang tahun 2018 ini.
Menurut Said Iqbal, saat ini konsolidasi sudah dilakukan. Para koordinator aksi dari masing-masing daerah juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memaksimalkan massa aksi.
Karena itu, pihaknya meminta kepada pihak kepolisian agar berpihak kepada rakyat yg sudah semakin susah, jangan tunduk kpd penguasa, karena polisi sebagai mana juga tentara lahir dari rakyat bukan di bentuk oleh kekuasaan, kemuliaan institusi kepolisian harus di jaga bukan hanya di kendalikan segelintir pejabat polisi…Buruh sangat merasakan sekali hal ini,saat melakukan aksi memperjuangkan aspirasi buruh dan rakyat kecil, dimana polisi lebih mengedepankan “security approach’ daripada”welfare approach”…Oleh karena nya kspi meminta agar tidak ada pemblokiran terhadap buruh yang akan masuk ke Jakarta pada tanggal 6 Februari 2018 ini.
“Kami sudah siap. Saya berharap tidak ada pemblokiran oleh aparat terhadap massa yang akan bergerak ke Jakarta,” ujarnya.
Selain di Istana, KSPI juga mempertimbangkan akan melakukan aksi di Balaikota DKI Jakarta. Hal ini karena hingga saat ini Anies Baswedan – Sandiaga Uno belum memutuskan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP.), sebagaimana janji mereka dalam kontrak politik dg buruh Jakarta..
“Sama seperti UMP, UMSP seharusnya ditetapkan sebelum bulan Januari. Tetapi hingga saat ini Gubernur DKI belum juga menetapkan Upah Minimum Sektoral,. Dan kami minta Anies–Sandi jangan berbohong untuk yg kedua kalinya dg buruh.” tegasnya.
