Jakarta, KPonline – Ribuan buruh di 16 kabupaten/kota telah melakukan dan akan terus aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, Suparno.
Menurutnya, kabupaten/kota yang melakukan aksi adalah Cianjur, Kota Depok, Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Garut, Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat. 19 September 2022 mendatang buruh Bogor juga akan melakukan aksi yang sama.
Adapun tujuan aksi adalah di kantor Bupati atau Walikota. Di mana para buruh mendesak Kepala Daerah untuk membuat surat rekomendasi mendukung penolakan kenaikan harga BBM yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR RI.
“Kami meminta setiap kepala daerah membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan DPR RI, agar membatalkan kenaikan harga BBM. Supaya pemerintah pusat tahu, jika kebijakannya menyengsarakan di daerah,” kata Suparno.
Pria yang juga sebagai Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jawa Barat ini menambahkan, selain masalah BBM, mengajukan juga meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan.
“Selain itu, kami mendesak agar upah minimum 2023 naik antara 10 hingga 13 persen,” lanjutnya. Sebagai catatan, kenaikan sebesar itu dengan asumsi tidak ada kenaikan harga BBM. Jika harga BBM tidak diturunkan, maka rencananya akan menuntut pekerjaan lebih besar lagi.
Pada prinsipnya, sikap Partai Buruh adalah pro terhadap subsidi dan jaminan sosial. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengurangi atau menghapus subsidi pasti akan dilawan oleh kaum buruh.
Sementara Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam siaran persnya menegaskan, aksi-aksi seperti yang dilakukan di Jawa Barat ini akan terus berlangsung dan kecenderungannya semakin menguat. Terjadi di berbagai daerah. Karena, memang, penderitaan rakyat akibat dampak dari omnibus law ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang nyata.
“Sudahlah selama tiga tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan, banyak perusahaan melakukan PHK, terlebih saat pandemi kemarin; sekarang dihantam dengan kenaikan harga BBM,” ujar Iqbal.
“Kebijakan ini adalah hati kaum buruh dan tidak memiliki empati terhadap rakyat kecil” tegasnya. (RJ)
