Batam,KPonline – Aliansi Buruh Batam Bergerak (BBB) hari ini (2/3/20) menggelar aksi tolak omnibus law. Dalam aksinya mereka juga mengajak buruh yang masih bekerja di dalam pabrik untuk ikut bergabung dengan mereka.
Dan ketika sebagian dari mereka melintasi PT Panasonic yang berada di Batam Center, mereka berhenti dan membunyikan klakson sepeda motor sambil berteriak ke arah depan gerbang keluar masuk karyawan.
Sejumlah aparat kepolisianpun segera berdatangan untuk mengamankan aksi ini. Beberapa buruhpun nampak keluar dari dalam PT dengan mengendarai sepeda motor.
Selain menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law, aksi ini juga memperjuangkan UMSK Batam tahun 2020
Seperti di ketahui berbagai elemen buruh mengajak seluruh buruh dan masyarakat untuk menolak draf RUU Omnibus law karena dalam omnibus law akan ada sistem kerja kontrak seumur hidup tanpa batas.
Selain itu PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan tenaga kerja asing buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia.
Kemudian tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari hilangnya upah minimum, tidak ada lagi sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, dan hilangnya pesangon.
Sementara itu, karena sistem alih daya dan kerja kontrak dibebaskan, maka buruh tidak lagi mendapatkan jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan yang lainnya.
KSPI pun telah merilis alasan KSPI menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, sistem alih daya seumur hidup, karyawan kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial dengan adanya sistem alih daya seumur hidup dan karyawan kontrak seumur hidup, PHK dipermudah, dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.
Jika RUU itu tetap dipaksakan disahkan, maka buruh akan menggelar aksi besar-besaran secara nasional dan di daerah terus-menerus. Aksi besar rencananya akan dimulai saat sidang paripurna DPR yang akan membahas Omnibus Law.
