Agus Riyanto: Harusnya Hari Ini Tinggal Tandatangan

  • Whatsapp

Cirebon, KPonline – FSPMI Cirebon Raya melakukan aksi kembali tak selang berapa lama dari aksi sebelumnya yakni aksi 2 November 2020. Tuntutannya pun tak berbeda dari aksi sebelumnya namun aksi kali ini hanya menyambangi kantor DPRD dan Bupati Cirebon, Selasa (10/11/2020).

Agus Riyanto selaku ketua PC SPAI-FSPMI Kab. Cirebon yang turut hadir dalam pertemuan antara FSPMI dan pemerintah di dalam ruangan DPRD menyampaikan bahwa dari tiga tuntutan pada aksi aksi sebelumnya yakni tanggal 2 November 2020 mengenai Perpu, memang Bupati sudah menyampaikan surat itu ke presiden.

Bacaan Lainnya

Namun ada 2 (dua) tuntutan lagi yang belum terakomodir. Pertama, tentang belum dikeluarkannya surat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Cirebon tentang legislatif review kepada pimpinan DPR RI. Kedua, FSPMI Cirebon menginginkan tetap adanya kenaikan upah di tahun 2021. Seharusnya per tanggal 2 November 2020 sudah ada tindak lanjut dan keputusan, itu pun kalau suara kami betul-betul didengar, tegas Agus Riyanto. Apabila dibahas dari saat itu juga hal ini tidak akan terjadi, itulah kenapa kami kembali melakukan aksi karena hal ini serius bagi kami.

“Dalam bayangan saya, pagi berangkat dari sekretariat Konsulat Cabang FSPMI Cirebon Raya sampai ke kantor DPRD, ketua DPRD tinggal menandatangani surat rekomendasi dan disaksikan oleh para buruh yang aksi tapi ternyata saat ini masih mau menanyakan lagi. Padahal tuntutan kita belum berubah, dari tanggal 2 November 2020 ternyata belum berubah hasil dari pertemuan itu,” tambahnya.

Menurutnya, bupati Cirebon punya 2(dua) pekerjaan rumah lagi. Kesatu, pemerintah harusnya betul-betul serius sama hal ini, kita FSPMI pun gak mau hanya rekomendasi sebatas mengirimkan surat tidak ada Realisasi di lapangan. Ayo kita bicara Cirebon tidak usah nasional. Sebagai contoh Karawang jauh banget perbedaan upahnya dengan Cirebon. Sepakat gak bisa dikejar tentang hal itu tapi apa salahnya kita mencoba membangun Cirebon ini. Tinggal bagaimana caranya, karena sebetulnya telah diatur secara gamblang.

“Tahun 2021 kita sudah sedikit tenang mengingat PP 78 itu akan memasukkan nilai KHL di tahun ke-6. Akan tetapi lagi- lagi memang kita di Cirebon kembali tidak beruntung. Pemerintah melalui Menaker mengeluarkan Surat Edaran bahwa tidak ada kenaikan UMP untuk tahun 2021”, pungkasnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa ada beberapa anggota kami sebagai pekerja di perusahaan yang terdampak Covid-19 diliburkan tetapi hanya berselang beberapa saat mereka sudah masuk kerja lagi artinya sudah normal. Tapi seandainya perusahaan ditanya boleh atau tidak menaikkan upah maka banyak jawabannya tidak karena mengikuti surat edaran Menaker tersebut.

Pos terkait