Indramayu, KPonline – Geram mendengar adanya sebuah rumah sakit di Indramayu yang meminta jaminan 100 juta untuk biaya operasi kepada peserta pasien BPJS penderita TBC usus, direktur advokasi dan relawan Darius segera ambil tindakan. Turun gunung dengan mengajak tim gabungan Jamkeswatch yang biasa melakukan investigasi dan advokasi ke daerah daerah, mereka adalah Rismanto (Bekasi), Indra (Bogor) dan Budi Santoso (DKI).
“Hal seperti ini tak bisa dibiarkan, bila sebuah rumah sakit meminta pasien peserta BPJS di pungut biaya.” ujar Darius yang baru saja pulang tugas dari Kalimantan ini.
Tim ini langsung melakukan survei mencari tahu kebenaran berita itu. Setelah sampai di Indramayu pada kamis malem (6/9) langsung menuju ke rumah pasien dan di terima oleh keluarga untuk melihat langsung pasien bernama (Ato 22 th) yang masih di rumah nya dan belum juga di bawa kerumah sakit akibat tidak punya biaya.
Hasil penelusuran dari pihak keluarga memang benar apa yang diberitakan selama ini.
“Anak saya sakit dan sudah di tangani rumah sakit dengan biaya sendiri tanpa menggunakan BPJS dan mengenai biaya yang 100 juta itu benar (asumsi perhitungan biaya pasien umum tanpa BPJS).” dikatakan Tolib, ayah si Ato.
Tolib menuturkan Ato adalah anaknya yang hanya seorang petani yang tinggal di RT.16/10, desa Mekar Sari, kelurahan Mekar Jaya, kecamatan Gantar, kabupaten Indramayu. Telah menderita sakit usus buntu awalnya tahun 2010 lalu .
Ato mulai di operasi pertamanya di RS Bhayangkara dengan menggunakan kartu Jamkesda dan setelah di operasi berangsur sembuh, akan tetapi Ato bekerja serabutan (pekerja kasar) hingga mengakibatkan bocornya bekas jahitan usus buntu.
Ketika mau berobat lagi ke RS Bhayangkara kartu Jamkesda nya hilang lalu Ato, berobat menggunakan biaya pribadi bulan Maret 2016 dengan total biaya lebih dari 50 juta (hasil menjual tanah ladang nya), setelah di operasi yang kedua ini Ato kembali melakukan aktifitas seperti biasa sebagai bekerja serabutan hingga menyebabkan setahun kemudian (2017) kembali masuk rumah sakit di RS Bhayangkara. Namun pihak RS tidak sanggup melakukan operasi yang berulang ulang hingga akhirnya RS bayangkara merujuk ke RS Mitra Plumbon.
Oleh RS Mitra Plumbon, Ato di vonis sakit TBC usus untuk di lakukan tindakan operasi di rumah sakit dengan biaya sendiri sekitar kurang lebih 800 juta. Mirisnya lagi untuk membiayai operasi ini keluarga harus dengan menjual sawah dan pekarangan rumah. Setelah selesai di operasi (hingga sawah serta pekarangan rumah habis) barulah Ato membuat kartu BPJS yang diarahkan seorang mantri agar membuat kartu BPJS yang kelas 1.
Sungguh malang nasib Ato anak petani yang ingin hidup dan sembuh hingga merelakan sawah dan pekarangan rumah di jual semua belum juga sembuh dari sakitnya, sampai hari ini masih tergeletak di rumah padahal sesuai di agnosa dokter pasien ini harus di rawat di rumah sakit akan tetapi ke habisan biaya karena sawah dan pekarangan rumah sudah di jual serta rumahnya sudah di gadaikan. Ayahnya juga menuturkan walau sekarang sudah punya BPJS akan tetapi tidak pernah digunakan di karenakan menurut keluarga susah, ribet dan perlu waktu yang lama.
“Sangat disayangkan ketidaktahuan dari pihak keluarga cara menggunakan kartu BPJS karena belum ada yang paham dengan cara menggunakan kartu BPJS dan edukasi dari pemerintah tidak ada sama sekali.” ujar Darius.
Dengan datangnya tim relawan Jamkeswatch ke kediaman mereka di Indramayu, melakukan investigasi, edukasi dengan dipaparkan dan di beri pemahaman langsung kepada keluarga. Akhirnya Ato dan keluarga mau untuk di bawa ke RS, di evakuasi dan di advokasi tim Jamkeswatch berobat memakai BPJS.
Dan penggunaan kartu BPJS ini dibuktikan oleh kerja keras tim relawan Jamkeswatch dengan membawa langsung ke rumah sakit Bhayangkara Indramayu untuk Atimah (ibunya Ato yang juga sedang sakit) dan Ato di bawa ke RS Mitra Plumbon, Cirebon. Dalam proses advokasi ini, tim gabungan Jamkeswatch dibagi menjadi dua tim agar bisa sama sama mengawal dan melakukan advokasi walaupun tanpa surat rujukan.
Menjadi sesuatu hal yang sangat miris ketika di desa ini jarang poliklinik, puskesmas pun ada juga jauh ke arah perkotaan dan masih jarang yang menggunakan kartu BPJS. Mesih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat.
(omp/jim).
