Ada Apa Dengan PT Pakerin? (Catatan dibalik sebuah tenda juang)

  • Whatsapp
Salah satu banner yang dipasang perusahaan

Mojokerto, KPonline – Masyarakat dan pengguna jalan Krian-Mojokerto, banyak yang bertanya-tanya. Ada gerangan apa di PT Pakerin? kenapa berdiri sebuah tenda di depannya?.

Masyarakat tentu masih ingat, pertengahan bulan Juli kemarin, Pabrik Kertas Indonesia atau yang lebih dikenal PT Pakerin, mendapat kehormatan dengan dikunjungi oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar parawansa.

Berita Lainnya

Adakah hubungannya tenda itu dengan isu sampah impor dan limbah industri yang akhir-akhir ini menjadi sorotan? Ataukah ini kelanjutan dari kegiatan LSM yang sempat menggelar aksi di depan perusahaan beberapa saat lalu?

Salah satu banner yang dipasang perusahaan

Dilihat sekilas dari banner dan bendera yang terpasang di tenda, bisa dipastikan itu berhubungan dengan karyawan, bukan hal lainnya. Tulisan pada banner itu sudah menjelaskan bahwa serikat pekerja menuntut adanya kepastian hak terhadap salah satu anggotanya yang telah di PHK sepihak dengan alasan efisiensi serta beberapa permasalahan Industrial yang belum disepakati bersama.

Suasana tenda juang dimalam hari

Namun hal itu kontras dengan banner di sebelahnya yang menyebutkan, “Kami karyawan PT Pakerin dan warga desa bangun menolak adanya aksi yang mengganggu aktivitas berusaha dan bekerja. Bila ada permasalahan selesaikan dengan kekeluargaan yang arif atau silahkan menempuh jalur hukum yang ada.”

Banner itu seolah menyatakan bahwa yang melakukan aksi unjuk rasa hingga mendirikan tenda bukanlah pekerja/karyawan PT Pakerin dan tidak pernah mencoba menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau tidak menempuh jalur hukum. Benarkah terjadi demikian?

Pelemparan kotoran manusia

Pengurus Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Eka Hernawati ketika dikonfirmasi menjelaskan, “Banner itu menyesatkan, tidak benar isinya. Pekerja yang di PHK dan masalah yang ada itu di PT Pakerin juga. Kita sudah meminta mediasi untuk menyelesaikannya namun ditolak oleh manajemen. Malah manajemenlah yang terlebih dahulu melakukan gugatan ke pengadilan. Kita sudah melayani gugatan itu selama hampir 6 tahun melalui jalur hukum dan 5 kali mereka kalah. Manajemen sendirilah yang mengulurkan-ulurnya.” Ucap Eka.

Banyaknya pengamanan dari warga sekitar dan preman bayaran juga disinggung Eka. “Ini murni hubungan industrial, tidak ada kaitannya dengan preman atau warga sekitar. Aksi kita telah sesuai norma hukum dan dilindungi undang-undang. Toh apa yang kita perjuangkan demi kebaikan PT Pakerin dan semua pekerjanya, dimana ada warga sekitar yang juga bekerja disitu. Jadi, siapa mereka itu??” Tegasnya.

Eka menghimbau warga sekitar tidak ikut terpancing emosi dan mau saja dibenturkan dengan organisasi pekerja. Aksi itu bukan untuk menghambat ekonomi warga atau merusak perusahaan. Tidak ada pekerja/serikat yang ingin menghancurkan perusahaan atau meresahkan warga sekitar.

Dihubungi dirumahnya, salah satu ahli perburuhan yang juga mantan pekerja PT Pakerin mengatakan, “Apa yang terjadi di PT Pakerin itu bukti kegagalan manajemen dan adanya masalah serius di internal. Ini tamparan keras dan sangat memalukan bagi perusahaan sebesar Pakerin.” Katanya.

Penutup truk tangki didepan tenda

Lebih jauh ahli perburuhan yang tidak mau namanya disebut itu menjelaskan, bahwa PHK atas dasar efisiensi itu dilarang, seharusnya Pakerin paham hal itu. Patut diduga manajemen telah bersekongkol dengan mafia hukum. Buktinya adalah gugatan dilakukan oleh manajemen dan menggunakan jasa preman bayaran yang mengatasnamakan warga sekitar untuk menggelar aksi penolakan.

“Itu modus yang umum terjadi dalam mafia hukum, semakin lama dan semakin banyak yang terlibat maka makin jauh dari penyelesaian. Jasa preman bayaran dan pengamanan desa, tidak akan ada efeknya bagi kegiatan serikat pekerja, sebab itu beda jalur dan hanya menambah beban pengeluaran perusahaan.” Terangnya.

Menurutnya solusinya sederhana, direksi memanggil pengurus PUK untuk diajak berdialog, selayaknya orang tua terhadap anaknya. Bukannya malah menyeret pihak lain yang tidak jelas kaitannya dan hasilnya.

“Direksi harusnya jangan mudah dibodohi atau dijerumuskan. Manajemen pakerin perlu dievaluasi, kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Jangan sampai manajemen itu ibarat perusahaan dalam perusahaan, sebab banyak teman saya yang manajemen juga merangkap pengacara dan konsultan perburuhan.” Tutupnya.

Hari ini (17/09/2019), hari ke 6 dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pekerja PT Pakerin, belum menunjukkan adanya itikad dari perusahaan dan tanda-tanda diselesaikan. Namun ada yang tak biasa di banding hari-hari sebelumnya, hari ini banyak preman dan pengamanan desa disiagakan. Ternyata tepat pada jam 09.57 WIB, koordinator preman bersama security memasang banner yang bertuliskan “Bubarkan sekarang unjuk rasa di desa kami. Kami sudah resah dan terganggu”.

Sungguh miris, Organisasi serikat pekerja yang berjuang melindungi dan mensejahterakan anggotanya yang tentunya juga warga sekitar, harus berhadap-hadapan dengan saudara sendiri yang telah diperalat oknum dan makelar kasus.

Bukankah PHK itu juga bisa terjadi pada semua pekerja bahkan warga sekitar sendiri? Bukankah PKB adalah kepentingan bersama antara pekerja dan perusahaan tanpa harus melibatkan warga? Bukankah para pengunjuk rasa tetap menjaga kondusifitas dan produktifitas perusahaan? Sedemikian berat dan sulitkah mencari keadilan di negeri ini?

Pekerja adalah partner, perusahaan adalah aset bersama yang harus dijaga dan dibesarkan. Hanya mereka yang rakus dan serakahlah yang mencari keuntungan dengan mengadu domba mereka. Masyarakat sekarang sudah cerdas menilai, tidak akan mudah diprovokasi.

Khoirul A

Pos terkait