Jakarta, KPonline – Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II tahun 2019-2020 DPR RI mengesahkan 50 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dari 50 RUU, saya kira ada 6 RUU yang harus kita sikapi.
Ini bukan berarti RUU yang lain harus kita abaikan. Namun demikian, keenam RUU ini terkait langsung dengan kepentingan kita sebagai pekerja.
Enam RUU yang saya maksud adalah, pertama, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini pernah kita judicial review ke Mahkamah Konstitusi, bersama-sama dengan Komite Aksi Transportasi Online (KATO). Argumentasi kita saat itu adalah, transportasi online juga harus didefinisikan sebagai angkutan umum.
Karena ia merupakan angkutan umum, penyedia aplikasi merupakan perusahaan transportasi. Dengan demikian, hubungan para driver online dengan perusahaan sebagai pekerja.
Sayangnya, saat itu Mahkamah Konstitusi menolak permohonan kita. Dengan adanya revisi terhadap beleid ini, kita bisa memperjuangkan kembali tuntutan kita.
Kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Di sini, kita bisa ikut mencegah privatisasi BUMN. Termasuk memperjuangkan kepastian kerja para pekerja outsourcing yang banyak bekerja di BUMN.
Ketiga, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
UU PPHI adalah undang-undang yang ingin kita revisi. Karena proses penyelesaian di PPHI ternyata tidak murah, tidak mudah, dan tidak sebentar. Pintu sudah terbuka. Kita harus memasuki konsep kita dengan sebaik-baiknya.
Kelima, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
PRT juga pekerja. KSPI bahkan pernah terlibat dalam aliansi pekerja rumah tangga untuk memperjuangkan UU ini.
Untuk itu, kita juga perlu memberikan dukungan dan dorongan agar RUU ini bisa segera disahkan.
Kelima, Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
Tehadap RUU Omnibus Law ini, sikap kita tegas menolak. Sudah banyak alasan yang kita sampaikan.
Keenam, Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law).
Dalam kaitan dengan perpajakan, kita pernah melawan tax amnesty dan memperjuangkan penghapusan diskriminasi pajak untuk pekerja perempuan. Untuk itu, kita bisa ikut mengintervensi RUU ini.
Berikut daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 tersebut:
1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
29. RUU tentang Kefarmasian (omnibus law)
30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
39. RUU tentang Profesi Psikolog
40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law)
42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (omnibus law)
43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
47. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
49. RUU tentang Daerah Kepulauan
50. RUU tentang Bakamla
