Pagi itu belum benar-benar terang ketika Rian bukan nama sebenarnya sudah berada di pinggir jalan membawa karung bekas di pundaknya. Usianya baru 13 tahun. Di saat anak-anak lain bersiap memakai seragam sekolah, ia justru berjalan menyusuri tumpukan sampah mencari botol plastik dan kardus yang bisa dijual.
Tangannya hitam terkena debu dan oli. Sandalnya tipis. Kadang ia harus menahan malu ketika teman sekolahnya melihat dirinya bekerja di jalanan.
“Kalau tidak bantu ibu, kami makan apa?” begitu kira-kira alasan yang sering keluar dari anak-anak seperti Rian.
Siang harinya, ia tetap datang ke sekolah. Namun tubuhnya lelah. Di kelas, ia sering mengantuk. Nilainya mulai turun. Beberapa kali ia hampir berhenti sekolah karena merasa tidak sanggup membagi tenaga antara belajar dan bekerja.
Cerita seperti ini bukan satu dua kasus.
Di tengah berbagai janji pembangunan dan mimpi besar tentang Indonesia Emas 2045, jutaan anak Indonesia ternyata masih harus bekerja demi membantu keluarganya bertahan hidup.
Laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan kenyataan yang memprihatinkan. Dalam riset bertajuk “Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Ekonomi: Antara Strategi Rumah Tangga dan Tantangan Perlindungan Anak” yang dimuat dalam Labor Market Brief Volume 7 Nomor 3 dan dirilis pada Maret 2026, peneliti Muhammad Hanri, Ph.D dan Nia Kurnia Sholihah, M.E mencatat terdapat sekitar 1,83 juta anak Indonesia yang bekerja.
Angka itu bukan sekadar statistik.
Di balik angka tersebut ada anak-anak yang kehilangan waktu bermain, kehilangan kesempatan belajar secara utuh, bahkan kehilangan masa kecilnya karena tekanan ekonomi keluarga.
Ada yang bekerja di pasar mengangkat barang sejak subuh. Ada yang membantu orang tuanya di kebun dan sawah. Ada yang menjadi buruh di bengkel kecil, bekerja di warung makan, menjadi pemulung, hingga ikut bekerja di sektor informal lain dengan jam kerja panjang.
Sebagian besar dari mereka bekerja bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan.
Data LPEM FEB UI menunjukkan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pekerja anak tertinggi di Indonesia dengan sekitar 256 ribu anak.
Setelah itu disusul Jawa Barat sekitar 230 ribu anak dan Jawa Tengah sekitar 172 ribu anak. Di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara mencatat sekitar 178 ribu pekerja anak, Nusa Tenggara Timur sekitar 99 ribu anak, dan Sulawesi Selatan sekitar 88 ribu anak.
Fakta ini penting dicatat karena selama ini pekerja anak sering dianggap hanya terjadi di wilayah miskin atau tertinggal.
Namun data justru memperlihatkan bahwa pekerja anak banyak ditemukan di pusat-pusat ekonomi besar.
Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi keluarga pekerja. Di balik gedung industri, pusat perdagangan, dan kawasan perkotaan, masih ada keluarga yang hidup dalam tekanan ekonomi hingga melibatkan anak untuk bertahan hidup.
Anak Menjadi Strategi Bertahan Hidup Keluarga
Laporan LPEM FEB UI menjelaskan bahwa pekerja anak sering muncul sebagai bagian dari strategi rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi.
Ketika penghasilan orang tua tidak cukup, pekerjaan tidak tetap, harga kebutuhan pokok naik, dan bantuan sosial tidak memadai, anak akhirnya ikut mencari penghasilan.
Dalam keluarga rentan, tambahan uang dari anak dianggap penting meski jumlahnya kecil.
Situasi ini menunjukkan bahwa pekerja anak bukan semata persoalan individu atau budaya, melainkan persoalan struktural.
Selama kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih tinggi, pekerja anak akan terus muncul dalam berbagai bentuk.
Sekolah Sambil Bekerja: Beban yang Tidak Ringan
Secara nasional, sekitar 72 persen pekerja anak masih tercatat bersekolah. Sementara 26 persen sudah tidak sekolah dan 2 persen tidak pernah sekolah sama sekali.
Sekilas angka itu terlihat cukup baik karena mayoritas anak masih berada di bangku pendidikan. Namun kenyataannya jauh lebih rumit.
Anak-anak yang bekerja sambil sekolah menghadapi beban ganda yang berat.
Mereka harus bangun lebih pagi, bekerja sebelum atau sesudah sekolah, lalu tetap mengikuti pelajaran dalam kondisi lelah. Banyak yang kesulitan fokus belajar karena tenaga mereka habis di tempat kerja.
Kelelahan, keterbatasan waktu belajar, dan tekanan mental menjadi bagian dari keseharian mereka.
Dalam jangka panjang, kondisi ini meningkatkan risiko putus sekolah.
Banyak anak yang awalnya hanya membantu orang tua beberapa jam sehari akhirnya lebih sering bekerja dibanding belajar. Ketika kondisi ekonomi keluarga semakin sulit, sekolah menjadi hal pertama yang dikorbankan.
Ratusan Ribu Anak Sudah Putus Sekolah. LPEM FEB UI mencatat sekitar 478 ribu pekerja anak di Indonesia sudah tidak lagi bersekolah.
Dari jumlah itu, sekitar 42 persen hanya lulus SMP, 38 persen berhenti di tingkat SD, dan 11 persen bahkan tidak tamat SD.
Sementara yang berhasil mencapai SMA atau SMK jumlahnya sangat kecil, masing-masing hanya sekitar 5 persen dan 4 persen.
Data ini memperlihatkan bagaimana pekerja anak berkaitan langsung dengan rendahnya kualitas pendidikan generasi muda Indonesia.
Ketika anak kehilangan akses pendidikan, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan layak di masa depan juga ikut mengecil. Banyak dari mereka akhirnya kembali bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah ketika dewasa.
Siklus kemiskinan pun terus berulang.
Anak dari keluarga miskin terpaksa bekerja sejak kecil, tumbuh dengan pendidikan rendah, lalu ketika dewasa menghadapi kondisi ekonomi yang sama dan berisiko mendorong anak-anak mereka mengalami nasib serupa.
Indonesia sering membanggakan bonus demografi sebagai peluang besar menuju negara maju. Namun bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika generasi mudanya tumbuh sehat, terdidik, dan memiliki akses hidup yang layak.
Jika jutaan anak sejak dini sudah kehilangan pendidikan karena tekanan ekonomi, maka bonus demografi bisa berubah menjadi bom sosial.
Negara akan menghadapi generasi pekerja dengan pendidikan rendah, keterampilan terbatas, dan rentan terhadap eksploitasi kerja murah.
Padahal dunia kerja masa depan semakin membutuhkan kemampuan teknologi, pendidikan tinggi, dan keterampilan khusus.
Pekerja anak hari ini bukan hanya masalah kemiskinan hari ini. Ini adalah ancaman jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Indonesia sebenarnya memiliki berbagai aturan tentang perlindungan anak dan larangan pekerja anak. Namun larangan hukum saja tidak cukup menyelesaikan masalah.
Karena bagi banyak keluarga miskin, pekerja anak bukan pilihan moral, melainkan pilihan bertahan hidup.
Selama orang tua masih kesulitan mendapatkan pekerjaan layak, selama biaya hidup terus meningkat, dan selama perlindungan sosial belum menjangkau semua keluarga rentan, pekerja anak akan tetap ada.
Karena itu, solusi pekerja anak harus menyentuh akar persoalan: kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi.
Negara perlu memastikan bantuan sosial tepat sasaran, pendidikan benar-benar gratis dan mudah diakses, serta menciptakan pekerjaan layak bagi orang tua.
Sebab anak-anak seharusnya tumbuh di ruang kelas, taman bermain, dan lingkungan yang aman bukan di jalanan, pasar, atau tempat kerja.
Dan selama masih ada anak yang harus menukar masa kecilnya demi membantu keluarganya bertahan hidup, maka pembangunan belum benar-benar berpihak kepada mereka yang paling rentan.
Selama ini isu pekerja anak sering dianggap isu perlindungan anak semata. Padahal ini juga isu perburuhan. Pekerja anak muncul karena banyak keluarga buruh hidup dalam tekanan ekonomi. Sudah saatnya serikat pekerja juga perlu melihat bahwa pekerja anak bukan hanya korban kemiskinan, tetapi juga korban sistem kerja murah yang terus menekan keluarga buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
