Jakarta, KPonline – Menurut saya, kebijakan penanganan penyebaran virus corona cukup aneh. Dalam catatan saya, keanehan tersebut ada 10 hal, sebagai berikut:
1. Meliburkan sekolah dan ASN, dimana mereka bekerja di rumah (work from home). Tetapi orang tua murid sekolah, pekerja/buruh/karyawan tetap bekerja.
2. Dilarang berkumpul dalam keramaian/massa. Sebagian masjid dan gereja ditutup. Tetapi buruh/pekerja yang jumlah banyak di pabrik pabrik tetap bekerja, pekerja mall/pusat perbelanjaan tetap bekerja, KRL dan LRT/MRT serta angkutan umum lainnya tempat berjubelnya penumpang tidak distop operasinya.
3. Pasar malam buat rakyat kecil dibubarkan tetapi hipermart, Giant, Carefour, alfamart, alfamidi dan berbagai supermarket tetap beroperasi.
4. Hubungan antara penanganan dan pencegahan virus corona dengan penundaan cicilan kredit selama satu tahun. Sekalipun ini rakyat setuju dan senang tetapi yang harus didahulukan kebijakan untuk menyelamatkan nyawa anak bangsa dari virus corona.
5. TKA dari China di PT. BSM Kalimantan tetap boleh dan dibiarkan untuk masuk bekerja di Kalimantan.
6. Test Kesehatan Covid-19 bagi pengusaha kaya didatangi di kediamannya. Bahkan didampingi perwira tinggi Polri. Sementara masyarakat biasa sangat sulit untuk bisa akses mendapatkan pengecekan Covid-19.
7. Lockdown jadi tranding topic. Padahal konstitusi hanya mengenal karantina dan segala hal terkait dengan karantina tanggung jawab pemerintah. Pemerintah malah minta sumbangan ke masyarakat.
8. Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak terpenuhi dan tidak memadai bagi petugas medis di gugus depan penanganan korban virus corona.
9. Pemerintah Pusat dan Daerah jalan masing masing tanpa koordinasi, misal Gubernur Papua dan Bupati Tegal sudah putuskan lockdown/karantina di daerah masing masing, sementara pemerintah pusat masih kebijakan social distance.
10. Rakyat miskin dianggap penyebar Virus Corona.
Mari kita secara bersama-sama, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/walikota dan seluruh rakyat Indonesia untuk mencegah penyebaran Virus Corona dan mencegah banyaknya korban jiwa yang diakibatkannya.
Iswan Abdullah A Siata, ME
Direktur Eksekutif Jamkes Watch.
