Willa Faradian : Instruksi Organisasi Wajib Dipatuhi

  • Whatsapp

Bogor, KPonline – Instruksi organisasi adalah sesuatu hal yang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota serikat pekerja/serikat buruh. Karena kekompakan dan kesolidan dari kaum buruh adalah modal dalam penggalangan massa aksi. Kkuatan modal hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan massa.

Hal ini disampaikan Ketua KC FSPMI Bogor Willa Faradian.

Bacaan Lainnya

“FSPMI memberikan 2 (dua) instruksi organisasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota FSPMI. Pertama, organisasi menginstruksikan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo – Sandiaga Uno,” tutur Willa Faradian di sesi pemaparan visi misi dan program Buruh Go Politik FSPMI pada Rapat Kerja Daerah 1 Garda Metal Bogor.

“Instruksi yang kedua adalah, seluruh anggota FSPMI Bogor wajib turut serta dalam memenangkan 9 calon anggota legislatif dari tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RIn” lanjutnya di. depan seluruh peserta Rapat Kerja Daerah 1 Garda Metal Bogor.

Willa menambahkan, bahwa fungsi dan peran anggota legislatif yang duduk di kursi DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Sehingga saat ini, kaum buruh membutuhkan jalur perjuangan yang baru dengan metode yang baru pula.

“Calon-calon anggota legislatif yang berasal dari kader-kader terbaik FSPMI, dititipkan ke partai-partai politik yang ada saat ini. Dengan harapan, perjuangan kaum buruh menemukan jalan perjuangan yang baru dan dengan metode yang baru,” tegas Willa Faradian yang juga merupakan salah seorang kader FSPMI yang akan maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI.

Willa pun menambahkan, bahwa program Buruh Go Politik FSPMI bukan semata-mata ambisi pribadi ataupun ambisi dari golongan tertentu. Akan tetapi, program Buruh Go Politik FSPMI adalah ambisi organisasi yang positif.

Karena tujuan dari program Buruh Go Politik FSPMI adalah agar suara Kaum Buruh didengar oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dan pemerintah. Mempunyai nilai daya tawar sekaligus mempunyai hak suara dalam menentukan suatu kebijakan dan atau dalam menetapkan suatu peraturan.

Pos terkait