Viral, Tulisan Permohonan Peninjauan Ulang PP 78/2015 Kepada Pak Jokowi

Aksi buruh menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 di Jawa Timur.

Medan, KPonline – Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) merupakan kebijakan Pemerintah yang terbit tahun 2015. Di dalam PP 78/2015 terdapat pormula perhitungan upah minimum berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejak diterbitkan PP 78/2015 oleh Pemerintahan Jokowi tahun 2015, PP ini dianggap merugikan kaum buruh. Hal ini, karena, sejak saat itu penetapan upah minimum sudah tidak lagi didahului dengan survey pasar untuk menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Bacaan Lainnya

Selain itu, PP 78/2015 juga dinilai menghilangkan fungsi Dewan Pengupahan untuk ikut serta menetapkan upah minimum. Seperti yang terlihat pada tahun ini, pemerintah pusat secara sepihak menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 8,03 persen.

Tidak sampai di situ, melihat grafik pengupahan sejak dilahirkannya kebijakan tersebut terlihat penurunan yang sangat signifikan.

Buruh juga menganggap kebijakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan yang mensyaratkan penghitungan kenaikan upah para pekerja menggunakan Komponen Hidup Layak (Surve Pasar) yang berkemanusiaan dan dirundingkan oleh serikat pekerja, pengusaha, serta Pemerintah melalui mekanisme Dewan Pengupahan.

Berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, kenaikan upah minimum tahun 2019 adalah sebesar 8,03 persen. Nilai ini lebih kecil dari tahun lalu yang nilainya 8,71 persen.

Hal ini secara kasat mata memang terlihat penurunan, apalagi jika dilihat dari awal sejak dilahirkannya PP 78/2015 ini yang terus memperlihatkan penurunan Upah secara hitungan pensennya.

Kaum buruh juga banyak melakukan penolakan terhadap keberadaan PP 78/2015 dalam menetapkan kenaikan upah minimum untuk tahun 2019. Bentuk penolakannya adalah dengan membuat konsep, melakukan lobby, bahkan menggerakkan perlawanan melalui aksi.

Tidak hanya itu, kaum buruh juga mengirimkan pesan ke Jokowi yang merupakan Presiden Repoblik Indonesia dengan menyatakan agar Presiden melakukan peninjauan ulang terhadap PP 78/2015 tersebut melalui media sosial seperti Faceebook, Instagram, twiter dan media sosial lainnya.

Hal ini disinyalir akibat semakin menurunnya daya beli masyarakat, kususnya buruh. Dengan kenaikan 8,03 persen, buruh menilai tidak sebanding dengan kenaikan kebutuhan pokok karena BBM, listrik dan sembako yang terus mengalami kenaikan harga.

Kondisi itulah yang mendorong para buruh untuk mengkritisi Pemerintah. Mulai dari aksi unjuk rasa sampai dengan mengirimkan pesan ke Presiden melalui akun-akun Pribadi kaum buruh yang saat ini viral.

Adapun isi pesan yang disampaikan adalah: “Dear Pak Jokowi. Upah Buruh Bukan Negara Yang Bayar Dari APBN, Sejak Jaman Presiden Soeharto Selalu dirundingkan antara Serikat Pekerja dan Pengusaha. Di Negara manapun aturannya seperti itu, Indonesia telah mundur dalam penetapan Upah. Pak Presiden Mohon ditinjau ulang kebijakan mentri Bapak. Kami menolak upah 2019 yang hanya sebesar 8,03 %” isi tulisan yang dianggap sebagai pesan kepada Presiden untuk penetapan Upah Minimum Para Pekerja.

Pos terkait