Buruknya Kinerja Ekonomi Pemerintahan Jokowi – JK

  • Whatsapp
Iswan Abdullah maju sebagai calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau.

Jakarta, KPonline – Saya pernah belajar sedikit tentang ekonomi spesialisasi Keuangan Negara – MPKP FEUI.

Dari ilmu yang sedikit itu, saya belum melihat indikator positif dari fundamental ekonomi Indonesia di masa Pemerintahan Jokowi-Jk sampai saat ini yang bisa mendongkrak nilai tukar rupiah kembali menguat, ditambah faktor ekonomi eksternal yang terus melemahkan rupiah.

Bahkan sampai tahun depan atau masa berakhirnya Pemerintahan Jokowi-JK nilai tukar akan terus melemah hal ini disebabkan penerimaan pajak sampai bulan september 2018 tahun ini baru Rp.900,82 T atau baru 63,26% dari target Rp.1.424 T sehingga hal ini akan membuat realisasi APBN 2018 akan semakin besar defisit yakni difisit penerimaan pajak dan defisit APBN 2018 itu sendiri yang akibatnya pemerintah harus tambah utang lagi ditahun 2018 ini.

Untuk tahun 2019 Pemerintah butuh dana segar melalui penambahan utang baru untuk bayar pokok utang plus bunga lebih dari Rp.400 T (kurs Rp.15.000/USD), utang BUMN juga jatuh tempo hampir Rp.115 T , defisit APBN 2019 diprediksi kurang lebih sama dengan APBN 2018 Rp.325,9T.

Disisi yang lain Neraca perdagangan, transaksi berjalan, juga neraca pembayaran terus mengalami defisit bahkan cadangan devisa kita terus tergerus akibat aktifnya intervensi BI dalam menjaga nilai tukar rupiah di pasar uang agar tidak terperosok terlalu cepat dan menurut beberapa pakar ekonomi senior seperti Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli Rupiah akan terus terperosok dan kurs rupiah saat ini baru awal bahkan akan tembus di atas Rp.16.000/USD.

Kondisi nilai tukar rupiah Rp.15.000/USD sampai saat ini belum diikuti oleh kenaikan harga harga barang kebutuhan hidup, hal ini disebabkan karena pelaku usaha khususnya importir masih menghabiskan sisa stok impor akan barang kebutuhan dan barang modal pada kurs Rp.14.000/USD.

Beberapa bulan yang lalu, ketika stok impor ini habis beberapa bulan ke depan tak ada cara lain bagi pelaku usaha kecuali penyesuain kenaikan harga dengan kurs rupiah yang sudah di atas Rp.15.000/USD bahkan diprediksi di atas Rp.16.000/USD.

Tentunya kondisi rupiah yang terus melemah ini sangat membebani kondisi fiskal Pemerintah terutama terhadap harga harga kebutuhan yang ditentukan oleh pemerintah, harga minyak asumsi APBN 2018 48 USD/barrel tetapi karena kita ekport minyak mentah 1,1 juta barel/hari sementara impor BBM 1,3 juta barel perhari dengan harga minyak pasar dunia transaksi november 2018 sudah tembus 72 USD/barel akan sangat membebani kondisi fiskal negara.

Bisa dipastikan harga BBM dalam negeri akan terus dinaikan oleh pemerintah beberapa bulan ke depan dan pekan kemarin sudah mengalami kenaikan.

Tarif dasar listrik diprediksi akan mengalami kenaikan kecuali Pemerintah membiarkannya untuk terus merugi.

Dari uraian singkat tersebut dan demi kebutuhan fiskal maka kemungkinan langkah yang akan diambil oleh Pemerintah adalah:

1. Menambah pinjaman utang baru.

2. BBM lagi akan dinaikan lagi.

3. Kenaikan TDL.

4. Kenaikan pajak dan cukai, tarif, termasuk tol.

5. Privatisasi/swastanisasi atau jual BUMN.

6. Penanaman modal asing beserta modal, barang modal dan tenaga kerjanya.

7. Menaikkan tingkat suku bunga acuan BI.

Mari kita bersiap siap untuk kenaikan harga harga (Inflasi) bahkan PHK di akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019.

Penulis: Iswan Abdullah.,ME, Vice Presiden KSPI/FSPMI