Tunisia, KPonline – Sedikitnya 670.000 pekerja yang tergabung dalam federasi serikat pekerja di Tunisia, Uni Générale Tunisienne du Travail (UGTT) melakukan pemogokan umum untuk menuntut upah yang lebih tinggi, Kamis (22/11/2018).
Aksi pemogokan ini disebut sebagai yang terbesar sejak tahun 2013. Aksi ini dilakukan oleh UGTT, yang berafiliasi dengan IndustriALL global Union.
Aksi dilatar belakangi pada pemberi pinjaman internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF). Pinjaman ini memberikan tekanan pada pemerintah Tunisia untuk mengurangi defisit anggaran dengan mereformasi sektor publik. Reformasi termasuk bidang pengupahan dan usulan privatisasi terhadap.
UGTT menolak rencana pemerintah. Para buruh menyatakan bahwa hal ini mengurangi pelayanan publik. Karena adanya kenaikan inflasi dan penurunan nilai mata uang. Akibatnya pekerja telah kehilangan daya beli, sehingga pantas mendapatkan kenaikan gaji.
UGTT awalnya menyerukan pemogokan pada 24 Oktober. Namun pemogokan Oktober itu dibatalkan setelah berbulan-bulan negosiasi, ketika pemerintah sepakat untuk menaikkan gaji untuk 150.000 pekerja. Namun, pemerintah mengingkari komitmennya.
Pemogokan tanggal 22 November adalah reaksi terhadap kegagalan pemerintah untuk menghormati tiga perjanjian sebelumnya.
Sekjen IndustriALL Valter Sanches mengirimkan surat solidaritas kepada UGTT. “Pemogokan menunjukkan komitmen UGTT untuk membela hak-hak karyawan sektor publik, yang layak mendapatkan kenaikan upah, mengingat kenaikan inflasi, penurunan nilai dinar Tunisia dan kenaikan pajak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Valter mengatakan, “Kami menyadari bahwa aksi mogok ini datang setelah semua kemungkinan dialog telah habis dan negosiasi telah gagal mencapai kesepakatan pada kebutuhan untuk menaikkan upah di sektor publik.”
Sumber: industriall-union.org
