Jakarta, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) melakukan audiensi dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Senin (2/10/2017).
Dalam audiensi ini, perwakilan KSPI dan ASPEK Indonesia diterima oleh beberapa anggota Commissioner BPKN, antara lain Dr. Ir. Arief Safari, MBA, Prof. Dr. Ir. Atih Surjati, M.Sc, Bambang Sumantri, MBA, dan lain-lain.
Audiensi terkait penolakan ASPEK Indonesia dan KSPI terhadap rencana Pemerintah yang akan memberlakukan Gardu Tol Otomatis (GTO) 100% di seluruh jalan tol yang ada di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Commissioner BPKN, Dr. Ir. Arief Safari, MBA, mengatakan bahwa BPKN telah membuat rekomendasi kepada Bank Indonesia tertanggal 22 September 2017, yang salah satu rekomendasinya berbunyi “Pada setiap transaksi di wilayah NKRI, konsumen terjamin tetap memiliki akses pembayaran tunai, sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang masih berlaku”.
BPKN sangat berterima kasih dengan berbagai masukan dan informasi yang disampaikan oleh ASPEK Indonesia dan KSPI, serta berjanji akan menyampaikan kepada Bank Indonesia.
YLKI, BPKN, Ombudsman dan beberapa elemen lain satu suara. Bahwa akses tunai tidak boleh dihilangkan dan e-money tidak boleh dipaksakan. Dasarnya Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dalam kesempatan itu, Mirah Sumirat berbagi pengalamannya saat menghadiri kegiatan “UNI High-Level Delegation to China – Dialogue between ACFTU & UNI” pada tanggal 20-24 September 2017 di Beijing China. ACFTU adalah Konfederasi Serikat Pekerja China.
Menurut Mirah, jalan tol di Beijing tidak memberlakukan otomatisasi 100 persen, namun tetap mempekerjakan manusia dan menyediakan akses tunai yang lebih banyak dibanding non tunai.
“Gardu tol di China baru 20 persen yang diotomatisasi melalui Alipay (red: uang elektronik di China), sedangkan 80 persen-nya masih memberlakukan transaksi tunai, berdasarkan pengamatan saya langsung di sana,” ujar Mirah.
Saat Mirah menanyakan kepada salah satu pejabat yang ditemuinya, mengapa tidak memberlakukan otomatisasi 100 persen, Mirah mendapat jawaban yang di luar dugaan. Pejabat tersebut mengatakan, jika semua di-otomatisasi, bagaimana nasib 1,3 miliar penduduk China yang masih membutuhkan pekerjaan dan penghasilan?
Selama ini berbagai pihak di Pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa di negara-negara lain semua jalan tol sudah otomatis. Informasi yang dihembuskan oleh Pemerintah ternyata tidak benar, karena faktanya di China, Malaysia, Amerika dan lain sebagainya, tidak diberlakukan 100 persen otomatisasi dengan pertimbangan perlindungan tenaga kerja dan perlindungan konsumen.
