Tapera Legacy Buruk Jokowi Bagi Kelas Pekerja?

Tapera Legacy Buruk Jokowi Bagi Kelas Pekerja?

 

Penulis :Roni Febrianto, ST, M Fil [1]

 

            Konsitusi Pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan pada negara sebagai pemegang mandat rakyat dimana: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai tindak lanjut agar tersedianya tempat tinggal dan lingkungan yang baik DPR RI dan Presiden menerbitkan UU 4 tahun 2016 tentang Tapera  dalam Rapat Paripurna pada 23 Februari 2016 dan disetujui semua fraksi. UU Tapera kala itu menjadi RUU inisiatif yang pertama diusulkan DPR pada periode 2014-2019. UU Tapera hanya menyediakan payung hukum bagi pemerintah agar setiap warga negara menabung sebagian dari penghasilannya.

Tabungan dikelola Bank Kustodian di bawah Badan Pengelola Tapera untuk dipupuk dan dimanfaatkan menjadi rumah murah dan layak.[2] Setiap peserta juga berhak mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera yang di antaranya dapat digunakan untuk pembiayaan pemilikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah. Tapera adalah singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Pada tingkat pelaksanaannya sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Tujuannya adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang brrkelanjutan untuk pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.[3]

Dalam aturan terbaru, dijelaskan Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Penyimpanan bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kesepakatan berakhir. Tapera disebut berlaku wajib bagi PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, swasta hingga pekerja mandiri Sehingga, singkatnya Tapera bentuk tabungan bersifat memaksa. Singkatnya Tapera bentuk tabungan bersifat memaksa dengan memangkas upah pekerja sebesar 3 % dimana 2,5 % ditanggung pekerja dan 0,5 % ditanggung perusahaan pemberi kerja.

 

Hilangnya Peran Negara

Rencana pemberlakuan iuran Tapera makin menuai kritik luas dari kalangan Serikat Pekerja dan Lembaga Swadaya Masryarakat karena secara ekonomi ekonomi masih belum membaik akibat harga-harga kebutuhan bahan pokok termasuk BBM dan TDL masih terus naik tanpa kendali dari pemerintah disatu sisi dan disisi lain kenaikan upah tahunan baik UMP dan UMK jauh dari harapan para buruh yang nilainya tidak lebih dari angka inflasi sehingga daya beli masyarakat menurun.Tahun ini juga pemerintah mengeluarkan kebijakan Rezim Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan kenaikan tarif PPN sebesar 11% yang sangat memberatkan para buruh.

Tambahan potongan Tapera sebesar 3 % (2,5% pekerja dan 0,5% pengusaha) dari upah buruh, makin memberatakan para buruh terlebih buruh  sebelumnya sudah dibebani juga dengan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang bila ditotal jumlahnya 8,89 % (3% pekerja dan 5,89%), sehingga bila ditotal potongan upah buruh tidak kurang 11,89 %, diluar pajak PPh 21rata-rata 5 % sampai 15 % tiap bulannya dan PPN 11 % setiap melakukan transaksi pembelanjaan. Bila seorang buruh dengan upah Rp 5 Juta maka total potongan bisa mencapai Rp 600 ribu setiap bulannya, padahal penyesuain upah minimum tahun 2024 hanya sebesar Rp 167 ribu.

Direktur Center of Economic and LAW Studies ( Celios) , Bhima Yudhistira, menilai kebijakan tersebut  besar iuran kepesrtaanya bagi buruh cukup besar dari prosentasi upah buruh, jadi wajar mendapat penolakan juga dari dunia usaha.[4] Dari kalangan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh paling tidak ada 5 Konfedrasi yang sudah tegas menolak dan bereaksi keras dengan penolakan. Dipastikan akan melakukan unjuk rata secara massif atas kebijakan yang dinilai menambah penderitaan panjang bagi para buruh setelah dampak UU Cipta Kerja yang tidak bisa memberikan kepastian/ jaminan kerja, kepastian/ jaminan upah dan kepastian/ Jaminan Sosial, karena memposisikan buruh seperti barang dagangan yang bisa di PHK dengan mudah dan murah, kapan saja oleh para pengusaha tanpa ada perlindungan dari negara secara hukum. Secara prinsip UU Tapera harusnya memberikan perlindungan para buruh atas hak perumahan yang layak dengan tetap mempertimbangan tingkat daya beli butuh untuk memenuhi kebutuhan hariannya bagi diri dan keluarganya. Tidak ada kejelasan tentang peran negara dalam Tampera kecuali sebatas penghimpun dana buruh.[5]

Dalam laporan pemeriksaan bertujuan untuk menilai Dana Tapera, BPK mencatat terdapat sebanyak 124.960 peserta Tapera belum menerima pengembalian sebesarRp567,45 miliar dan peserta pensiun ganda sebanyak 40.266 orang sebesar Rp130,25 miliar. Dampaknya pensiunan PNS/ahli warisnya tidak dapat memanfaatkan pengembalian tabungan yang menjadi haknya sebesar Rp567,45 miliar dan terdapat potensi pengembalian lebih dari satu kali kepada 40.266 orang sebesar Rp130,25 miliar.[6]

Permasalahan lainnya, BP Tapera belum beroperasi secara penuh, yaitu pada kegiatan pengerahan (pendaftaran dan pengumpulan dana), kegiatan pemupukan (kontrak investasi kolektif), dan kegiatan pemanfaatan. Hal tersebut berdampak BP Tapera berpotensi tidak dapat mencapai target dari tujuan strategisnya, belum dapat melakukan pemungutan simpanan dan menambah peserta baru, serta peserta belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan secara optimal. BPK menemukan bahwa data peserta aktif BP Tapera sebanyak 247.246 orang belum mutakhir, yaitu kategori data dengan riwayat kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang dan ketidak lengkapan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 70.513 orang.

Dampaknya saldo Dana Tapera belum dapat dikelola dalam KPDT dan dimanfaatkan secara optimal sebesar Rp754,59 miliar, serta peserta belum dapat memanfaatkan haknya berupa pemanfaatan maupun pengembalian dana.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sudah menginstukikan ribuan buruh  melakukan unjuk rasa di depan Istana pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka menyampaikan penolakan soal rencana pemerintah menerapkan iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.[7] Ribuan buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang dan Cirebon. Mereka terdiri dari berbagai organisasi serikat perkerja seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA. Kebijakan Tapera merugikan dan membenani pekerja dengan iuran wajibnya.

Alasannya, meski setelah mendapat potongan selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap tidak mendaptkan kepastian bisa memiliki rumah. Di samping itu, dalam Tapera, pemerintah dinilai lepas tanggung jawab menyediakan rumah. Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD. Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, akibat ketidakjelasan  tata kelola investasi dan kerumitan pencairan dana Tapera.

Legecy Tiga Presiden bagi kelas Pekerja

BP Tapera baru mengelola uang dari dua sumber dana, yakni dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan dana untuk peserta PNS eks-Bapertarum. Heru juga mengatakan BP Tapera belum berencana memperluas segmentasi kepesertaan. Sebab, saat ini lembaganya masih ditugaskan untuk membenahi tata kelola sebagai lembaga baru yang beroperasional selama lima tahun.

Pemerintah membuat ketentuan baru dengan mewajibkan potongan upah  bagi pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Pasal 15 ayat (2) PP tersebut menyebutkan besaran simpanan peserta Tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. Setiap pekerja wajib menjadi peserta Tapera, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pekerja swasta, dan pekerja mandiri (freelancer)/informal  yang tertuang dalam Pasal 7 PP Nomor 25 Tahun 2020.

Meski mendapat kritik, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyatakan iuran Tapera tidak akan ditunda. Sejak ada perubahan Bapertarum ke Tapera, ada kekosongan dari 2020 ke 2024. Tidak ada sama sekali iuran, karena memang Tapera belum berjalan, Moeldoko menjelaskan Tapera bagi PNS akan berjalan usai ada peraturan menteri dari Kementerian Keuangan. Namun, bagi pekerja swasta, iuran Tapera akan diberlakukan setelah ada peraturan dari Menteri Ketenagakerjaan, dimana pekerja wajib mengikuti Tapera. Jika tidak akan mendapatkan sanksi.[8]

Bila dilihat saat akhir pemerintahan 3 (tiga) Presiden RI, maka Era Megawati membuat Legecy baik dengan lahirnya UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di Era SBY membuat Legecy baik dengan lahirnya UU No 24 tahun 2011 tentang  Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) dan dijadikannya 1 Mei Hari Buruh sebagai hari libur nasional.

Era Joko Wi berakhir dalam empat bulan lagi, dipastikan  akan banyak meninggalkan Legecy buruk dengan lahirnya UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan UU No 4 tahun 2016 tentang Tapera, UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan  UU No 7 tahun 2021 tentang HPP.

[1] Wakil Presiden Jaminan Sosial DPP FSPMI, Periode 2021-2026; Deputy Riset-Pengembangan Partai Buruh, Periode 2022- 2027. Diakses pada 5 Juni 2024.

[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240529100033-32-1103189/jejak-aturan-tapera-di-dpr-disetujui-semua-fraksi-kini-tuai-polemik. Diakses pada 5 Juni 2024.

[3] https://www.tapera.go.id/dasar-hukum/ Diakses pada 5 Juni 2024

 

[4] https://www.hukumonline.com/berita/a/pengamat-ini-nilai-kebijakan-tapera-berisiko-hilangkan-lapangan-pekerjaan-lt665d9e74a1802/.Diakses 5 Juni 2024.

[5]https://news.detik.com/berita/d-7367497/tapera-potong-gaji-masih-lanjut-pemerintah-jelaskan-tujuan-hingga-kewajiban. Diakses 5 Juni 2024.

[6] https://www.liputan6.com/bisnis/read/5611683/rapor-merah-dana-tapera-hasil-temuan-bpk-rp-567-miliar-belum-kembali-ke-peserta. Diakses 5 Juni 2024.

[7]https://nasional.tempo.co/read/1875677/ribuan-buruh-akan-gelar-aksi-tolak-tapera-di-istana. Diakses 5 Juni 2024.

 

[8] https://bisnis.tempo.co/read/1876426/bp-tapera-akui-belum-ada-regulasi-teknis-untuk-pungut-iuran-dari-peserta-baru. Diakses 4 Juni 2025.