Tuban, KPonline-Puluhan pekerja yang tergabung Dalam PUK SPAI FSPMI PT. Pincuran Sinanjung Mas kembali melakukan protes, mereka menuntut perusahaan alih daya yakni PT. Pincuran Sinanjung Mas menerapkan upah minimum sektoral (UMSK) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Edaran Bupati Tuban yang terbit pada bulan Desember 2024 lalu. Jumat, (7/2).
Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT. PSM sebelumnya telah melayangkan surat kepada perusahaan Alih daya tersebut, mengusulkan pemberlakuan Upah Sektoral ketika Akan mengambil kembali tender pekerjaan dilingkup industri semen, Tetapi perusahan menyampaikan Bahwa Perusahaan hanya mampu membayar gaji pekerja sebesar UMK kab. kota saja, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang di harapkan oleh Serikat pekerja.
Dengan adanya pernyataan tersebut hari ini ratusan pekerja mendatangi kantor PT PSM untuk menyampaikan Protes karena di anggap tidak patuh serta mengabaikan instruksi Gubernur Jatim dan Bupati Tuban perihal upah minimum sektoral.
Setelah dua kali pertemuan Bipartit gagal, maka akan dilakukan tripartit antara User pemberi kerja yakni PT. SBI, PT. PSM dan FSPMI akan mengelar mediasi terkait tidak adanya kesepakatan mengenai upah yang di kehendaki oleh Serikat pekerja FSPMI PUK PSM.
Ketua serikat pekerja PUK SPAI FSPMI PT. PSM, Matnur menuturkan bahwa “Hal ini jika di biarkan maka akan berdampak buruk bagi Kesejahteraan pekerja, karena Upah yang diterima dibawah aturan yang berlaku”.
“Seluruh anggota untuk siap memperjuangkan Upah sektoral, jika perlu nanti kita akan mogok keja di semua sektor di industri semen,” ujar Matnur.
PUK SPAI FSPMI PT. PSM nantinya juga akan melakukan aksi demonstrasi besar besaran terhadap User pemberi kerja yakni PT. SBI yang sampai sekarang belum ada upaya Baik dalam penerapan UMSK dilingkup industri semen .
Kontributor Tuban
